Perkembangan pendidikan vokasi di Inggris sejak tahun 1970 mengalami banyak pasang surut. Berbagai kebijakan dibuat, dimodifikasi dan diganti untuk menciptakan sebuah sistem pendidikan vokasi yang berkualitas (Lihat bab 2). Seperti dibahas di bab sebelumnya, sistem pendidikan vokasi di Inggris sangat kompleks dan bahkan cenderung membingungkan. Berbagai permasalahan mulai dari isu pendanaan, kualitas pendidikan dan kualifikasi, sampai isu akses pendidikan vokasi yang tidak merata dan penuh dengan stigma negatif akan menjadi fokus dari pembahasan di bab ini.

Ketidaksetaraan akses dan kualitas dari pendidikan vokasi ini tidak lepas dari perspektif dari pada pemangku kepentingan, baik dari pemerintah, industri dan masyarakat mengenai siapa yang menjadi target dari pendidikan vokasi ini dan tujuan dibuat-nya rute pendidikan yang lebih ‘non-akademis’ ini. Tentunya perspektif tersebut mempengaruhi arah kebijakan yang diambil dan proses aplikasinya di lapangan. Seperti yang dilansir di laporan mengenai mobilitas sosial yang ditulis oleh House of Lords Select Committee mengenai mobilitas sosial (2016), sistem pendanaan untuk sekolah saat ini lebih terlihat memberikan insentif kepada rute pendidikan yang lebih ‘akademis’ sehingga lebih sedikit anak muda yang melihat rute vokasi sebagai pilihan yang positif. Selain mengupas isu mengenai stigmatisasi terhadap pendidikan vokasi dan pengaruhnya terhadap keberhasilan penyelenggaraan pendidikan vokasi, bab ini juga akan melihat hubungan antara latar belakang sosial dari peserta didik. Walaupun tidak ada kebijakan tertulis bahwa hanya golongan tertentu saja yang bisa mengikuti pendidikan vokasi, dari pembahasan yang diberikan di bawah ini, dapat dilihat adanya tren siapa yang cenderung memilih untuk mengikuti pendidikan vokasi dan dijadikan target dari penyelenggaraan pendidikan vokasi. Setelah pemaparan permasalahan yang mempengaruhi akses ke pendidik-an vokasi selesai dilakukan, bab ini juga akan membahas mengenai ‘Apprenticeship Levy’, ‘Funding Formula’ dan kebijakan ‘Uplift Advantage’ sebagai tiga contoh kebijakan pemerintah Inggris, terutama negara bagian Inggris (England) dalam menciptakan akses pendidikan yang lebih merata bagi semua anak.

Mekanisme Pendanaan dan Kualitas Pendidikan Vokasi

Penyelenggaraan pendidikan vokasi memerlukan pendanaan yang banyak. Dengan perubahan besar yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kualitas dari pendidikan vokasi di Inggris beberapa tahun terakhir ini, mekanisme pendanaan menjadi salah satu utama. Untuk program apprenticeship khususnya, efektif dari bulan Mei 2017, pemerintah mem-berlakukan ‘apprenticeship levy’ yang mewajibkan perusahaan besar dengan total pengeluaran jumlah gaji sebanyak £3 juta (atau berkisar Rp 51 miliar) per tahun untuk membayar sejenis pajak yang pada akhirnya dipakai untuk mendanai pelatihan dan program apprenticeship. Pihak per-usahaan yang membayar ‘apprenticeship levy’ ini akan mendapatkan dana yang dibayarkan ke ‘digital account’ (akun digital) yang dipakai untuk membiayai 100% dana operasional program, berdasarkan standar dan kerangka pendanaan untuk satu dari 15 kelompok pendanaan, dengan batas minimal £1,500 sampai yang maksimal £27,000 (Mirza-Davies, 2016, p.20). Jika dana pelatihan lebih dari batas maksimal untuk kelompok program/jurusan yang dijalankan oleh perusahaan, maka perusahaan tersebut harus membiayai sisanya. Adapun sisa dana yang tidak dipakai di digital account ini akan kadaluarsa jika tidak dipakai dalam 24 bulan. Dengan kebijakan ini, diharapkan dunia industri lebih aktif ber-peran dalam proses pelatihan dan pendidikan bagi para apprentice yang berusia 16 tahun ke atas.

Bagi perusahaan yang tidak membayar ‘apprenticeship levy’, pihak pemerintah akan membiayai 90% dari biaya program dan perusahaan akan membiayai 10% (Mirza-Davies, 2016b). Beberapa kebijakan pendanaan tambahan juga diberikan pemerintah untuk membantu terlaksananya program apprenticeship yang baik. Contohnya, incentive payment (pem-berian insentif) sebesar £1,000 dan transitional funding band (dana tambahan selama masa transisi ke kebijakan baru) sebesar tambahan 20%dari biaya maksimal dari program pelatihan yang dipilih perusahaan diberikan masing-masing kepada pihak perusahaan dan penyelenggara pelatihan untuk apprentice yang berumur 16-18 tahun serta bagi apprentice berumur 19-24 tahun yang sebelumnya memiliki Local Authority Education, Health and Care plan atau berada dalam tanggungan pemerintah. Bagi Usaha Kecil Menengah yang memiliki kurang dari 50 pekerja, pemerintah akan membayar 100% biaya pelatihan apprentice yang berumur 16-18 tahun serta bagi apprentice berumur 19-24 tahun yang sebelumnya memiliki Local Authority Education, Health and Care plan atau berada dalam tanggungan pemerintah.

Kebijakan baru ini diapresiasi banyak pihak dikarenakan mampu meningkatkan akuntabilitas dari dunia industri dan memberikan otoritas lebih bagi perusahaan untuk menentukan program pelatihan dan pendidikan bagi apprentice-nya, serta membuat mekanisme pendanaan lebih sederhana. Namun demikian, kajian dari IPPR (Institute for Public Policy and Research) di Inggris mengenai kebijakan apprenticeship yang baru ini juga mengkritisi bahwa ‘apprenticeship levy’ akan memperbesar kesenjangan kualitas apprenticeship antara daerah Utara dan Selatan Inggris (Pullen & Clifton, 2016). Hal ini disebabkan IPPR memprediksi bahwa investasi akan banyak terjadi di London dan daerah Inggris Tenggara yang memang sudah memiliki jumlah perusahaan besar yang cukup banyak. Daerah ini disebut memiliki 38% perusahaan besar dari jumlah yang ditargetkan mengikuti kebijakan ini, sedangkan daerah ini juga diketahui memiliki angka pengangguran yang relatif lebih rendah dari daerah lain dan hanya mengakomodasi 27% dari populasi Inggris. Dengan kata lain, kebijakan ‘apprenticeship levy’ ini akan berdampak negatif terhadap usaha pemerintah dalam mengurangi kesenjangan antar daerah di Inggris. Daerah yang dikenal mempunyai angka produktivitas yang rendah dan mempunyai angka kualifikasi rendah yang tinggi seperti daerah Timur Laut Inggris atau daerah Yorkshire yang seyogyanya paling membutuhkan investasi besar justru akan mendapatkan pendanaan yang secara proporsional lebih kecil jika dibandingkan dengan daerah yang sudah maju (Pullen & Clifton, 2016). Namun, kritik dari IPPR ini dibantah oleh Menteri Program Apprenticeship dan Ketrampilan, Robert Halfon yang mengata-kan bahwa tidak ada bukti bahwa kesenjangan antara Utara dan Selatan akan semakin membesar dan Robert mengatakan bahwa kebijakan ini akan memberikan keuntungan bagi setiap orang (Guardian, 27 Maret 2017).

Terlepas dari pro dan kontra seputar dampak kebijakan ini terhadap kesenjangan antara Utara dan Selatan, kebijakan ini terlihat dapat mem-pengaruhi kualitas pelatihan yang ditawarkan di daerah yang didominasi dengan perusahaan yang besar dan perusahaan yang kecil, apalagi secara umum perusahan kecil menengah (UKM) di Inggris jumlahnya lebih besar. Seperti yang ditulis di laporan IPPR, ada kemungkinan UKM tidak mem-punyai motivasi lebih untuk meningkatkan program pelatihannya dikarena-kan mereka untuk minimal satu tahun ke depan tidak diwajibkan untuk membayar ‘apprenticeship levy’ yang besar sehingga ini tentunya dapat memperbesar kesenjangan kualitas output dari program apprenticeship antar perusahaan besar dan UKM. Apalagi dengan kebijakan yang sekarang, dengan pendanaan dari pemerintah langsung disalurkan kepada perusaha-an dan bukan lagi ke training provider (penyelenggara pelatihan), perusaha-an sendiri yang harus mencari penyelenggara pelatihan yang dapat mem-berikan pelatihan terbaik. Berbeda dengan sebelumnya dimana pihak penyelenggara pelatihan yang mengajukan dana kepada pemerintah dan menawarkan kepada perusahaan. IPPR memprediksi bahwa ada resiko di mana mayoritas dunia industri dan usaha tidak akan ikut serta dalam program ini (Pullen & Clifton, 2016).

Untuk jenis pendidikan vokasi lainnya seperti yang dilakukan di sekolah-sekolah Sixth Form College, Sixth Form Schools yang biasanya juga menawarkan rute ‘akademis’ seperti A-level, Further Education (FE) College, ataupun jenis sekolah vokasi yang tergolong dalam akademi (atau yang lebih dikenal sebagai 14-19schools) seperti University Technical College (UTC)1, studio school2 dan 14-19free school3, mayoritas pendanaan-nya berasal dari pemerintah walaupun jumlah yang didapat disesuaikan dengan rumus yang sudah ditetapkan oleh Education Funding Agency (EFA) (Education Funding Agency, 2017a). Pendanaan diberikan kepada setiap peserta didik hingga umur 18 tahun, dan khusus untuk difabel di-biayai sampai usia 24 tahun, melalui pendanaan ke sekolah dengan mempertimbangkan 7 faktor berikut (lebih lengkapnya untuk melihat Education Funding Agency, 2016):

  • student numbers, split into bands by size of programme: jumlah siswa, terbagi dalam kelompok berdasarkan besarnya program
  • national funding rate per student: taraf pendanaan nasional per peserta didik
  • retention factor: faktor apakah peserta didik bertahan sampai akhir tahun ajaran• programme cost weighting: biaya yang dikeluarkan per bidang studi berdasarkan klasifikasi Sector Subject Area (SSA) tingkat 2 (bidang studi X bisa lebih mahal dibandingkan bidang studi Y)
  • disadvantage funding: pendanaan untuk peserta didik yang datang dari area kurang berkembang sesuai dengan Index Multiple Deprivation dan pendanaan untuk mendukung biaya pembel-ajaran bagi peserta didik yang belum mencapai nilai A*- C di matematika dan/atau Bahasa Inggris di akhir Kelas 11• large programme uplift: pembiayaan untuk program yang mem-butuhkan lebih dari 600 jam pembelajaran• area cost allowance: biaya di kota yang dianggap biaya hidupnya lebih tinggi seperti London dan beberapa bagian Tenggara Inggris. Adapun rumus untuk pendanaan ini bisa dilihat di bagan di bawah ini.
  • Status Pendidikan Vokasi di Masyarakat

    Selain permasalahan dengan pendanaan, salah satu isu utama yang meng-hambat keberhasilan dari pelaksanaan pendidikan vokasi adalah status pendidikan vokasi yang dinomor-duakan dalam masyarakat. Seperti yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya, pendidikan vokasi dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian anak dalam sebuah bidang kerja sehingga mereka siap untuk masuk ke dunia kerja. Dengan mengadopsi teori Human Capital Development, pendidikan vokasi dalam hal ini berperan sebagai sebuah alat pencetakan tenaga kerja terampil dan berproduktivitas tinggi sehingga secara makro dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari negara tersebut. Secara mikro, pendidikan vokasi secara tidak langsung berperan sebagai solusi bagi para peserta didik yang kurang mampu mengikuti pelajaran di rute akademis. Atkins & Flint (2015) dalam artikel mereka yang membahas persepsi dari pemerintah, masyarakat dan juga anak muda mengenai pendidikan vokasi di Inggris, mengatakan bahwa ada kecenderungan pemerintah dan masya-rakat Inggris dan juga dunia internasional menggunakan konsep ‘defisit’ dalam retorika pendidikan vokasi.

    Dengan kacamata ‘defisit’ ini, pendidikan vokasi diasosiasikan dengan siswa mempunyai aspirasi rendah sehingga kurang berprestasi, walaupun banyak diantara mereka yang dikategorikan dalam kelompok marginal sebenarnya mempunyai aspirasi yang tinggi. Pencapaian akademis yang rendah ini lalu dikaitkan dengan kelas sosial. Hal ini dapat dilihat dari kurikulum pendidikan vokasi yang dirancang spesifik untuk kelas tertentu yang kebanyakan diakses oleh anak muda yang berasal dari latar belakang ekonomi sosial rendah (Colley et al, 2003). Model ‘defisit’ ini juga terlihat dari tuntutan bagi mereka yang mengikuti pendidikan vokasi agar mem-punyai sifat dan kemampuan kerja yang tepat untuk bekerja di bidang yang dianggap sesuai untuk mereka yang berprestasi rendah dan belajar hal non-akademis (Moore, 1984). Dikarenakan oleh pandangan model defisit seperti inilah maka pendidikan vokasi di Inggris masih secara luas dianggap memiliki kualitas dan status rendah (Keep, 2005).

    Seperti yang dibahas sebelumnya bahwa pilihan untuk sekolah vokasi di Inggris cukup beragam. Walaupun secara umum pendidikan vokasi berstatus lebih rendah dibandingkan pendidikan umum, diantara ber-bagai jenis pendidikan vokasi yang ada, UTC dan studio schools banyak diklaim sebagai pilihan pendidikan yang menawarkan kualitas pendidikan vokasi yang lebih tinggi dibandingkan pendidikan vokasi yang lain (Cook, Thorley, & Clifton, 2016). Namun, ketika ditelusuri lebih dalam, peserta didik yang memilih untuk sekolah vokasi 14-19 mayoritas datang dari sekolah yang mendapatkan peringkat dari Ofsted yang rendah (yang tergolong ‘requires improvement’ atau ‘inadequate’). Jika ada yang datang dari sekolah dengan peringkat Ofsted yang lebih baik (yang tergolong ‘good’ atau ‘outstanding’), kebanyakan adalah mereka dengan prestasi yang lebih rendah ataupun datang dari keluarga dengan ekonomi yang lebih buruk dibandingkan dengan teman-temannya dari sekolah tersebut (Cook et al., 2016, p.2). Selain itu, walaupun secara umum latar belakang peserta didik yang memilih sekolah vokasi 14-19 menunjukkan tren yang sama dengan yang disebutkan diatas yakni mayoritas datang dari daerah yang kurang berkembang, mempunyai status ekonomi rendah dan kemampuan akademis yang kurang baik, dari hasil penelitian IPPR (Cook et al., 2016), jika dilihat lebih dekat, masing-masing tipe sekolah menarik populasi peserta didik yang sedikit berbeda. Misalnya, jika kita membandingkan status sosial antara mereka yang di UTC dan studio schools, mereka yang memilih studio schools lebih banyak datang dari keluarga yang keadaan ekonomi keluarganya lebih rendah dibandingkan mereka di UTC (Cook et al., 2016, p.4-5). Bahkan, populasi peserta didik di UTC yang datang dari keluarga kaya dan miskin UTC relatif berimbang. Dari segi kemampuan akademis, peserta didik di studio schools juga mempunyai prestasi sebelumnya di Key Stage 2 (umur 7-11 tahun) yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka di UTC (ibid, p.5). Akan tetapi dengan membandingkan data statistik di tahun 2013 dengan 2014, ter-lihat bahwa di tahun 2014, ada indikasi institusi 14-19 yang baru menarik peserta didik dengan latar belakang ekonomi dan prestasi akademis yang sedikit lebih baik dibandingkan di tahun 2013 (ibid, p.5)

    Dari berbagai sumber di atas, dapat dilihat bahwa stigma yang me-lekat kepada pendidikan vokasi dimana banyak yang melihat pendidikan vokasi sebagai pendidikan bagi yang ‘tidak mampu’ secara ekonomi dan akademis dibenarkan dari segi statistik. Tren ini juga dapat dilihat di Indonesia di mana masyarakat masih cenderung melihat lulusan SMK sebagai lulusan dengan aspirasi dan kemampuan akademis yang lebih rendah dibandingkan dengan lulusan SMA. Dikarenakan nilai jual dari SMK dan program pendidikan vokasi lainnya cenderung menawarkan kesempatan untuk bisa langsung terjun ke dunia kerja, tidak jarang SMK lebih menarik perhatian mereka yang berasal dari latar belakang ekonomi yang rendah, yang ingin segera bekerja membantu kehidupan keluarga. Tentu hal ini tidak sepenuhnya bermasalah, apalagi memang dari semua dokumen dan tulisan mengenai pendidikan vokasi, salah satu tujuan utama dari tipe pendidikan ini adalah untuk memfasilitasi pembelajaran yang lebih praktis sehingga mereka yang lebih tertarik dengan tipe pembelajar-an seperti ini tidak putus sekolah dan menjadi penggangguran dan bisa mempunyai kemampuan untuk bekerja dengan baik di dunia kerja. Namun, dari hasil pembahasan di atas dapat dilihat bahwa stigma seperti ini dapat menghambat berjalannya pendidikan vokasi yang berkualitas karena di-anggap sebagai sebuah alternatif. Jika pihak industri meyakini bahwa kualitas lulusan pendidikan vokasi tidak sebaik lulusan pendidikan umum, lulusan pendidikan vokasi akan dirugikan ketika proses rekrutmen berlangsung.

    Setelah melakukan studi banding sistem pendidikan vokasi di berbagai negara dengan peringkat PISA yang lebih tinggi dan angka pengangguran anak muda yang lebih rendah dari Inggris yakni Australia, Belanda, Kanada dan Singapura, IPPR dalam kajiannya (Cook, 2013) menemukan beberapa praktik baik yang bisa diterapkan di Inggris (dan dapat juga diadopsi di Indonesia) untuk meningkatkan kualitas pendidikan vokasi. Salah satunya adalah pentingnya kepastian prospek dan kontinuitas untuk program vokasi dimana pendidikan vokasi yang ditawarkan di tingkat pendidikan SMK dan sederajat dapat memberikan bekal dan jaminan untuk bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya, baik di institusi pendidikan tinggi maupun dunia kerja. Kualifikasi menjadi salah satu elemen pembenahan yang penting dalam hal ini. Di Inggris sendiri, pemerintah Inggris saat ini sedang membenahi kualifikasi pendidikan vokasi yang ada dan berencana untuk mengerucutkan jumlah kualifikasi dari ratusan menjadi hanya 15 jenis kualifikasi. Akan tetapi, dengan perubahan sistem akuntabilitas sekolah dan pengukuran pencapaian sekolah dimana kebanyakan kualifi-kasi pendidikan vokasi tidak akan dihitung lagi dalam angka untuk school’s league table (tabel rangking sekolah), ada kekuatiran jumlah sekolah yang menawarkan pendidikan vokasi akan berkurang (Cook, 2013). Selain itu, dengan penarikan kualifikasi pendidikan vokasi dalam league table ini dapat mempengaruhi perspektif masyarakat mengenai status pendidikan vokasi.

    Di satu sisi peningkatan kualitas berbagai aspek sistem pendidikan vokasi menjadi target utama dari pemerintah Inggris, yang pada akhirnya diharapkan bisa mengurangi stigma negatif yang ditujukan kepada pe-serta didik vokasi sehingga peserta didik dari berbagai latar belakang dan kemampuan bisa tertarik untuk bergabung. Akan tetapi di sisi lain, kesuksesan menarik peserta didik dari berbagai golongan ini termasuk mereka yang seharusnya bisa mengikuti sistem jalur umum/akademis ini juga dapat mempengaruhi kesempatan dan mengurangi akses bagi mereka yang tidak mampu mengikuti jalur umum/akademis seperti yang terjadi di Jerman (Bellman et al., 2008). Paradoks seperti inilah yang mem-buat proses pembenahan pendidikan vokasi pada khususnya, dan pen-didikan pada umumnya, menjadi hal yang kompleks.

    Selain pembenahan kualifikasi dan kualitas pendidikan vokasi, hal lain yang berpengaruh terhadap bertahannya stigma bahwa pendidikan vokasi adalah jalur alternatif dan merendahkan status pendidikan vokasi adalah respons dari guru, orang tua dan masyarakat ketika seorang pe-serta didik tidak mendapatkan nilai yang baik. Berdasarkan hasil penelitian dari Atkins & Flint (2015), hampir semua partisipan yang mereka wawancara mengambil program vokasi bukan karena kemauan mereka sendiri dan bukan merupakan rencana awal mereka. Melainkan, di-karenakan mereka dianjurkan oleh guru ataupun orang tua mereka ketika hasil ujian mereka di tingkat pendidikan sebelumnya tidak begitu baik. Banyak diantara mereka yang tidak mengerti dengan jelas apa arti dari karir dan bagaimana cara untuk mencapai karir yang mereka inginkan. Oleh karena itu, pendidikan mengenai karir dan bimbingan karir, ter-utama dari pihak independen sangat penting sehingga anjuran yang di-berikan itu tidak terpengaruh oleh prospek sekolah mendapatkan pendanaan lebih untuk penambahan jumlah siswa di bidang mata pelajaran tertentu. Mempertimbangkan latar belakang ekonomi dan akademis dari mayoritas peserta didik pendidikan vokasi, adanya pihak yang mampu memberikan bimbingan karir menjadi kunci agar mereka tidak terjebak dalam pekerjaan rendah yang pada akhirnya dapat mereproduksi ke-timpangan sosial yang ada di masyarakat (House of Lords Select Committee on Social Mobility, 2016).

    Gender dan Pendidikan Vokasi

    Selain bernuansa spesifik untuk kelas tertentu, pendidikan vokasi juga diwarnai dengan bias gender, baik dari segi konten maupun area pekerjaan (Atkins & Flint, 2015). UNESCO dalam peringatan World Youth Skills Day pada tanggal 15 Juli 2016 di Bonn, Jerman meluncurkan strategi baru dalam rangka mengakselerasi perkembangan pendidikan vokasi di dunia, di mana isu kesetaraan gender menjadi salah satu dari tiga fokus kerja dari UNESCO tahun 2016-2021 (UNESCO, 2016). Menurut UNESCO, banyak orang ter-utama perempuan yang tidak mendapatkan akses ke program pengem-bangan ketrampilan dan pekerjaan yang layak. Program pendidikan vokasi yang ditawarkan juga banyak yang bias gender dimana mengarahkan pe-rempuan untuk melakukan pekerjaan yang dianggap ‘sesuai’ bagi perem-puan (UNESCO, 2016) seperti ‘childcare’ dan ‘creative and performing arts’ sedangkan program yang didominasi oleh laki-laki adalah jurusan teknik. Berdasarkan data statistik yang dikeluarkan oleh institusi WISE (Women in Science, Technology, Engineering and Mathematics), untuk program ‘apprenticeship’, jika dibandingkan dengan tahun 2011/2012, memang ada kenaikan jumlah perempuan yang menyelesaikan program apprenticeship di bidang STEM (Sains, Teknologi, Teknik dan Matematika) di tahun 2013/ 2014 sebanyak 7.2% (WISE, 2015:13). Kenaikan ini juga tergolong cukup tinggi jika dibandingkan dengan laki-laki yang hanya naik 0.9%. Akan tetapi jika dibuat perbandingan antara laki-laki dan perempuan, jumlah perempu-an yang menyelesaikan program apprenticeship di bidang STEM, di tahun 2013/2014, laki-laki masih mendominasi dengan 91.1% dan perempuan hanya 8.9% (WISE, 2015:13).

    Rasio laki-laki dan perempuan yang tidak seimbang ini juga ditemukan pada pendidikan vokasi di institusi 14-19. Bahkan proporsi peserta didik laki-lakinya jauh lebih tinggi di institusi ini dibandingkan dengan rata-rata sekolah lainnya. Di sekolah menengah ‘secondary schools’ di Inggris, 51% dari total peserta didik adalah laki-laki, tetapi angka ini akan naik menjadi 68% di institusi 14-19. Dari semua tipe sekolah 14-19, UTC memiliki indeks rasio yang paling buruk dengan 3.4 laki-laki per satu orang perempuan. Hal ini mungkin dikarenakan salah satu tujuan UTC adalah untuk mengisi kekosongan di pekerjaan yang membutuhkan keterampilan teknis seperti teknik dan ilmu komputer. Di studio schools dan 14-19 free schools rasionya jauh lebih baik dengan 1.5:1 dan 1.7:1 (Cook et al., 2016, p.5)

    Pemilihan bidang studi yang dihiasi dengan bias gender ini tentunya akan mempengaruhi prospek karir dan kesempatan bekerja di kemudian hari. Jika melihat persentase gender yang memperoleh kualifikasi vokasi untuk tingkat pendidikan Further & Higher Education di tahun 2012/ 2013, misalnya, untuk bidang sains dan matematika lumayan berimbang, dengan laki-laki 51% dan perempuan 49% dan untuk bidang IT dan telekomunikasi laki-laki 60% dan perempuan 40% (WISE, 2015:14). Perbedaan paling besar ada di bidang teknik dan manufaktur juga konstruksi dengan jumlah laki-laki 90.3% dan 97.4% sedangkan untuk perempuan 9.7% dan 2.6% (WISE, 2015:14).

    ‘Uplift Advantage’: Salah Satu Kebijakan Pemerintah Inggris untuk Akses Program Apprenticeship yang Merata

    Selama proses transisi ke kebijakan program apprenticeship yang baru ini, pemerintah Inggris akan tetap menjalankan kebijakan ‘uplift advantage’ untuk memberikan kesempatan bagi setiap anak, terutama dari golongan ekonomi lemah, yang difabel dan khusus untuk program STEM sehingga pelatihan apprenticeship yang berkualitas dapat berjalan dengan baik.

    Diketahui bahwa di daerah yang belum berkembang, banyak industri yang tidak mampu untuk menutupi dana pelatihan. Oleh karena itu, pemerintah akan memberikan suntikan dana tambahan untuk membayar penyelenggara pelatihan. Dana ini berasal langsung dari pemerintah dan tidak akan dipotong dari jatah yang diberikan kepada pihak industri. Di kebijakan sebelumnya, program ‘uplift advantage’ ini sudah ada tetapi mekanismenya tergolong kompleks karena besaran pendanaan ber-gantung kepada kode pos area tinggal, umur dari apprentice, dan faktor lainnya. Maka dari itu, pada tahun 2017 ini pemerintah Inggris berusaha menyederhanakan skema pendanaannya dengan tetap berusaha mem-berikan setidaknya jumlah yang sama yang diterima pada sistem pen-danaan sebelumnya (DOE, 2017). Pihak penyelenggara pelatihan akan menerima tambahan sebesar £600 (sekitar Rp 10 juta) untuk pelatihan apprentice yang tinggal di daerah yang tergolong dalam 10% teratas kurang berkembang (berdasarkan Index of Multiple Deprivation), £300 (sekitar Rp 5 juta) untuk yang tinggal di daerah yang termasuk di rentang 10%-20% paling kurang berkembang, dan £200 (sekitar Rp 3.3 juta) untuk yang tinggal di daerah di rentang 20%-27% paling kurang berkembang.

    Di tahun 2014/2015, ada sekitar 44,000 (9%) apprentice yang ter-golong difabel, naik sebanyak 16% dari tahun sebelumnya (Mirza-Davies, 2016a). Dengan banyaknya apprentice yang difabel dan membutuhkan bantuan ekstra dalam pembelajaran untuk program apprenticeship mereka, maka pemerintah juga mempunyai kebijakan Uplift Advantage di mana pihak penyelenggara pelatihan juga dapat mengklaim dana tambahan untuk menyediakan perangkat pembelajaran yang dibutuhkan kepada pemerintah. Perangkat pembelajaran ini tentunya harus sesuai dengan code of practice (tata acara) yang ada dalam memfasilitasi penyan-dang difabel di dalam ruang lingkup sekolah dan industri, yang akan di-bahas lebih lanjut di Bab 14. Dana tambahan untuk apprentice ini juga akan disalurkan oleh pemerintah langsung tanpa memotong jatah dana pelatihan dari perusahaan (DOE, 2017:17).

    Dana tambahan berupa STEM Uplift juga akan diberikan oleh pe-merintah untuk program STEM berdasarkan Sector Subject Area (SSA) yang kerangkanya sudah dirancang oleh pihak otoritas terkait. Dana tambahan yang diberikan adalah sebesar 40% untuk jalur tingkat 2 dan 80% untuk jalur tingkat 3 ke atas. Adapun SSA yang dapat menerima STEM Uplift ini adalah:

  • Engineering and Manufacturing Technologies (Teknik dan Tekno-logi Industri)
  • Information and Communication Technology (Teknologi Informasi dan Komunikasi)
  • Science and Mathematics (Sains dan Matematika)
  • Construction, Planning and the Built Environment (Konstruksi, Perencanaan dan Lingkungan)
  • Untuk saat ini, pemerintah mengatakan program ‘uplift advantage’ ini akan dijalankan selama 1 tahun ke depan selama mereka mengkaji cara terbaik untuk menjamin program apprenticeship ini dapat memberikan kesempatan yang sama bagi semuanya terlepas dari kondisi dari apprentice. Kajian ini akan melihat peran dari perusahaan dan juga penyelenggara pelatihan, serta akan bekerja bersama Opportunity Areas untuk mencoba dan mengembangkan pendekatan yang berbeda untuk diterap-kan di bagian tertentu di Inggris untuk mencapai kesetaraan akses tersebut.

    Kesimpulan dan Pembelajaran

    Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah Inggris berusaha untuk memberikan akses ke pendidikan vokasi yang merata, melalui misalnya rumus pendanaan sekolah untuk peserta didik hingga usia 18 tahun dan khusus untuk difabel sampai usia 24 tahun Funding Formula yang memasukkan 7 faktor ke dalamnya, termasuk latar belakang ekonomi dan prestasi peserta didik. Untuk mendukung program appren-ticeship misalnya, ada kebijakan ‘Uplift Advantage’ dan ‘STEM uplift’ yang diberikan kepada pihak penyelanggara pelatihan untuk memastikan pen-didikan yang berkualitas dapat diakses oleh semua pihak termasuk yang tinggal di daerah tertinggal ataupun yang difabel juga yang mengambil program STEM yang membutuhkan dana lebih. Sistem pendanaan seperti ini mungkin dapat diadopsi di Indonesia mengingat Indonesia belum ada mekanisme pendanaan pendidikan yang baku dan sistematis. Faktor-faktor yang mempengaruhi besaran dana pendidikan seperti faktor geografis, biaya hidup di lingkungan sekolah tersebut, latar belakang ekonomi serta kelengkapan fisik sekolah bisa dimasukkan dalam pengembangan rumus pendanaan ini. Perhatian terhadap golongan difabel juga menjadi salah satu praktek baik yang dapat diimplementasikan di Indonesia.

    Selain itu, menimbang bahwa stigma pendidikan vokasi di Inggris yang banyak dilihat sebagai pendidikan alternatif – yang cenderung di-peruntukkan bagi mereka yang tidak mampu mengikuti pembelajaran di sekolah umum yang dianggap lebih ‘akademis’ dan bagi mereka yang tidak mampu secara ekonomi – juga dihadapi di Indonesia, ada baiknya Indonesia belajar dari pengalaman Inggris. Selain pembenahan kualitas pendidikan dan kualifikasi pendidikan vokasi, peran dari bimbingan karir menjadi sangat penting untuk membimbing peserta didik bukan hanya mengambil jalur pendidikan yang sesuai dengan minat, bakat, potensinya tetapi juga untuk meyakinkan mereka bahwa pendidikan vokasi bukanlah jalur untuk anak yang kurang pintar, bermasalah ataupun miskin. Selain itu, penting untuk mematahkan stereotip bahwa jurusan tertentu hanya untuk gender tertentu. Untuk mencapai hal ini, diperlukan pendidikan semua pihak, mulai dari guru, orangtua dan juga masyarakat luas. Belajar dari pengalaman Inggris dan negara-negara lain yang mempunyai angka pengangguran yang lebih rendah dari Indonesia, selain penyetaraan status pendidikan umum dan vokasi yang harus membumi, penguatan peran dan kerjasama dengan berbagai pihak, seperti dengan dunia kerja dan industri, universitas, komunitas lokal dan orang tua sangatlah penting untuk menyukseskan terlaksananya pendidikan vokasi yang terintegrasi dengan baik pada khususnya, dan sistem pendidikan yang holistik pada umumnya.

    Oleh Tracey Yani Harjatanaya

    Dalam Buku "Sistem Vokasi Pendidikan di Inggris"

    Sumber: Sistem Pendidikan Vokasi di Inggris Oleh Kantor Atase Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) London 2018



    Kontributor:

    Thumb unnamed