Sampai saat ini, istilah inklusi masih belum memiliki satu definisi yang dapat diaplikasikan untuk seluruh situasi dan konteks pendidikan. Hal ini menggambar-kan betapa kompleksnya isu inklusif di dunia pendidik-an. Ainscow, Booth dan Dyson (2006) mencoba men-definisikan pendidikan inklusif sebagai upaya yang harus diciptakan sekolah dalam mengakomodasi seluruh siswanya, terlepas dari karakteristik unik yang dimiliki (seperti perbedaan etnis, gender, dan sejenisnya). Hal serupa juga disampaikan oleh UNESCO (n.d.) yang menyorot isu pendidikan inklusif berdasarkan sepuluh pertanyaan mendasar. Pada prinsipnya, pendidikan inklusif memang tidak hanya untuk mereka yang memiliki disabilitas semata. Akan tetapi, UNESCO mencoba memberi penjelasan bahwa pembahasan mengenai pendidikan inklusif di negara berkembang memang masih sangat ditekankan di isu individu dengan disabilitas. Adapun alasan di balik fenomena ini karena pada umumnya negara berkem-bang masih dalam proses transisi menuju pendidikan inklusif, yaitu mengikutsertakan peserta didik berkebutuhan khusus ke latar belajar yang “normal”. Hal ini berbeda dengan negara maju, keempat negara anggota Inggris termasuk di dalamnya, di mana para individu berkebutuhan khusus sudah lama diintegrasikan ke setting belajar yang sama dengan mereka yang tumbuh kembang sesuai usia kronologis mereka (typically developed peers). Berangkat dari prinsip ini, maka pembahasan dalam bab ini pun akan difokuskan kepada para individu dengan kebutuhan khusus maupun disabilitas sebagai subyek utama.

Dunia internasional pertama kali dikenalkan dengan istilah pen-didikan inklusif melalui Pernyataan Salamanca (UNESCO, 1994). Melalui pertemuan ini, Inggris di antara lebih dari sembilan puluh perwakilan negara lainnya, kembali menegaskan prinsip “Education for All” dan ber-komitmen untuk mengajak sekolah-sekolah dalam memberikan fasilitas pendidikan terhadap seluruh individu, tanpa memandang karakteristik khusus yang mereka miliki. Sejak ikut meratifikasi perjanjian ini, Inggris, terkhusus Inggris dan Wales yang memiliki sistem pendidikan serupa, semakin mengeksplorasi dan membuat kebijakan untuk mengakomodasi para individu berkebutuhan khusus. Adapun produk terbaru dan yang paling dijadikan acuan utama oleh para praktisi pendidikan di bidang pendidikan khusus dan inklusif adalah Special Educational Needs and Disability Code of Practice 2015.

Kebijakan-kebijakan Pemerintah Inggris

Di negara Inggris, Special Educational Needs and Disability Code of Practice atau SEND CoP (DfE & DoH, 2015) merupakan panduan lengkap yang memiliki kekuatan tertinggi dalam mengatur individu berkebutuhan khusus (IBK). Panduan ini merupakan hasil kerjasama dari Department for Education (setara dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) dan Department of Health (setara dengan Kementerian Kesehatan) karena isu IBK dibahas dari sudut pendidikan dan kesehatan, khususnya untuk IBK yang tergolong dalam kategori “mampu latih”. Mereka dalam kategori ini biasanya memiliki education, health and care (EHC) plan, yaitu peren-canaan yang lebih khusus dan terperinci yang dapat membantu mereka untuk dapat memaksimalkan potensi diri mereka. Dalam edisi terbarunya yang diedarkan tahun 2015 lalu, kedua kementerian ini sangat menekan kan betapa pentingnya high quality teaching dan fasilitas terbaik untuk memaksimalkan potensi diri para IBK, tanpa terkecuali untuk memper-siapkan mereka untuk bisa hidup bermasyarakat dan lebih mandiri. Sebagai acuan utama, pembahasan untuk memberikan gambaran ke-bijakan Inggris dalam mengatur IBK dalam aspek pendidikan kejuruan akan didasarkan pada prinsip-prinsip yang tercantum di SEND CoP 2015 ini.

Topik pendidikan kejuruan dibuka melalui poin 1.39. sampai dengan poin 1.41., yaitu mengenai prinsip-prinsip dasar dalam mempersiapkan IBK menuju masa dewasa. Di dalamnya ditekankan semangat inklusif, khususnya bagaimana pentingnya keterlibatan dan kerja sama seluruh elemen di masyarakat dalam membantu proses transisi yang akan di-hadapi para IBK untuk bisa hidup mandiri dan menjadi bagian dari masya-rakat. Pendidikan kejuruan kemudian dibahas lebih lanjut lagi di bab enam mengenai pentingnya peran sekolah, khususnya sekolah inklusif, dalam menyediakan bimbingan karier untuk para siswanya, tanpa terkecuali para siswa dengan kebutuhan khusus. Di dalam bab enam, terdapat setidaknya dua poin penting yang mendorong sekolah untuk isu pendidikan kejuruan dan pendidikan inklusif. Pertama, sesuai dengan poin 6.13., sekolah diwajibkan memiliki konsultan karier mandiri untuk siswa berkebutuhan khusus. Kedua, proses transisi menuju masa dewasa harus dipersiapkan dengan sangat matang, seperti yang tertera pada poin 6.57. Sebagai penjabaran lebih lanjut, SEND CoP membahas proses ini di bab delapan.

Department for Education dan Department of Health sangat menekan-kan pentingnya memulai program kejuruan dan profesi sedini mungkin, bahkan sejak kelas 9 di secondary school atau setara dengan kelas 9 di Sekolah Menengah Pertama. Di sini, pihak sekolah dapat memulai mengenalkan pendidikan vokasi melalui kurikulum pembelajaran maupun kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti para siswa.

Untuk memberikan ilustrasi, penulis sempat mengunjungi sebuah sekolah unggulan (biasa disebut dengan grammar school) berinisial QEBS di wilayah London utara yang sudah menerapkan praktik pendidikan inklusif. Di sana, seluruh siswa termasuk mereka yang memiliki diagnosis kebutuhan khusus tertentu, dapat memilih pelajaran teknologi pangan (food technology) di dalam daftar pelajaran yang mereka pelajari setiap tahun ajarannya. Para siswa dikenalkan dengan bagaimana industri pangan berkembang dan langkah-langkah apa yang harus mereka lakukan untuk bisa mendalami profesi ini dengan baik. Tidak hanya melalui pemaparan teoretis, dapur besar pun menjadi fasilitas yang dapat diakses para pe-serta didik pelajaran ini, sehingga mereka dapat mempraktikkan beragam teori memroses bahan pangan sesuai yang sudah mereka pelajari di kelas.

Untuk mendukung kurikulum maupun kegiatan ekstrakurikuler dengan tujuan pendidikan kejuruan ini, pihak pemerintah Inggris juga menekankan pentingnya sekolah untuk memiliki program bimbingan karier, tanpa terkecuali untuk para peserta didik yang memerlukan bantu-an spesifik. Program bimbingan karier yang dapat sekolah berikan biasa-nya berkisar pada pengalaman bekerja paruh waktu, program mentoring, pengenalan terhadap kegiatan kewirausahaan, seminar karier dengan pembicara yang handal dan kompeten di bidangnya, serta pengenalan siswa terhadap tokoh-tokoh panutan sesuai dengan cita-cita mereka. Di sini, pihak local education authorities (LEAs) atau setingkat dengan unit pelaksana tingkat daerah (UPTD) memiliki peran krusial dalam men-jembatani sekolah dengan perusahaan-perusahaan maupun tokoh kompeten yang dapat turun langsung ke sekolah-sekolah dan memberikan ilmu yang mereka miliki kepada para siswa.

Untuk memberikan gambaran konkret mengenai keterlibatan siswa di dunia vokasional, jalur menuju ketenagakerjaan dapat dijelaskan me-lalui tiga cara. Pertama, apprenticeships atau program magang, merupa-kan kesempatan bagi para peserta didik berkebutuhan khusus untuk bisa bekerja dengan bayaran atau upah, serta mendapatkan pelatihan yang kemudian akan diarahkan untuk bisa mendapatkan kualifikasi yang diakui secara nasional. Kedua, traineeships atau program pelatihan, dapat di-deskripsikan sebagai pemberian pengalaman pekerjaan kepada peserta didik berkebutuhan khusus yang difokuskan kepada persiapan keterampilan yang dibutuhkan untuk melanjutkan ke program magang (apprenticeships) ataupun pekerjaan lainnya, selama maksimal enam bulan lamanya. Materi ajar yang membedakan dengan program magang adalah penekanan keterampilan “siap kerja” pada program keterampilan ini, sehingga yang diajarkan kepada para siswa adalah keterampilan-keterampilan teknis. Ketiga, supported internships atau program magang dengan dukungan khusus adalah program yang ditujukan untuk para peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki EHC plan. Jalur ketenagakerjaan ini mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah Inggris, sehingga akan dibahas secara lebih lanjut di sub-bagian mendatang. Kemudian, contoh penerapan beberapa jalur menuju ketenagakerjaan ini juga akan di-gambarkan lebih lanjut pada sub-bagian mendatang.

Dalam mempraktikkan ketiga jalur ketenagakerjaan ini, terdapat beberapa prinsip yang menjadi landasan yang harus diikuti. Pertama, sekolah sebagai pihak utama harus bekerjasama dengan orangtua, LEAs, dan perusahaan atau lembaga pencari tenaga kerja dalam mempertim-bangkan dan mencocokkan siswa dengan pekerjaan yang tersedia. Men-ciptakan keseimbangan antara mendorong siswa untuk lebih percaya diri dengan kemampuan dan keterampilan yang ia miliki, dengan tetap memahami kebutuhan khusus yang ia miliki, menjadi elemen yang penting dalam mengambil keputusan dan menempatkan peserta didik dengan jalur ketenagakerjaannya. Selaras dalam mewujudkan upaya ini, maka dalam prinsip kedua, pihak sekolah dan LEAs sangat ditekankan untuk memahami betul seluruh pilihan yang ada dalam jalur ketenagakerjaan. Hal ini men-cakup pentingnya kedua pihak dalam membangun koneksi dengan para kalangan profesional, sehingga tercipta kepercayaan atau trust antara ke-tiga pihak yang mengarah pada kemudahan dalam membangun kerja sama dan menempatkan peserta didik dengan diagnosis tertentu di lapangan pekerjaan.

Adapun kebijakan praktis lainnya yang diatur dalam bab ini adalah kebijakan packages of support accross five days a week. Sesuai dengan namanya, sekolah dapat membantu mengenalkan dunia pekerjaan kepada para peserta didik berkebutuhan khusus melalui program lima hari dalam seminggu, khususnya dalam waktu liburan sekolah. Pemerin-tah lokal The Royal Borough of Kensington and Chelsea (n.d.), sebuah “kecamatan” di area London Pusat, memberikan contoh yang komprehen-sif melalui website mereka. Program yang diusung berjudul Complex Needs Support. Program ini ditujukan kepada para IBK yang harus men-dapatkan dukungan khusus secara lebih intensif. Adapun kegiatan yang dapat diikuti mencakup pada Holiday Play Provision, Overnight Care, Resi-dential Care, Home Care, After School Care, dan Regular Saturday Care.

1. 16 to 19 Study Programmes

Program ini merupakan kebijakan lain yang dikeluarkan oleh Department for Education (2016). Sesuai dengan judulnya, program ini memberikan saran-saran praktis terhadap perencanaan dan implementasi program pendidikan untuk peserta didik berusia 16 hingga 19 tahun, termasuk di dalamnya mengenai pendidikan kejuruan. Panduan praktis ini ditujukan bagi tim manajerial, wakil kepala sekolah bagian kurikulum dan para koor-dinator terkait, serta bagi guru pada umumnya. Berbeda dengan SEND CoP 2015, sifat penerapan butir-butir yang tercantum pada program ini bukan wajib, melainkan pilihan yang dapat diikuti jika tim sekolah merasa membutuhkan.

Program ini mengenalkan beragam opsi layanan pendidikan yang dapat diterapkan kepada peserta didik berusia 16 hingga 19 tahun, setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA). Artinya, jalur akademik seperti melanjutkan ke perguruan tinggi pun masih dijadikan pilihan. Dikarena-kan kebijakan pemerintah Inggris yang sudah mengintegrasikan prinsip inklusi ke dalam programnya, program ini pun tidak terkecuali berlaku bagi para peserta didik berdiagnosis khusus, termasuk prinsip mem-berikan pilihan jalur akademis bagi mereka jika memang mereka memiliki kemampuan dan kapabilitas tersebut. Mengerucut menuju isu pendidikan kejuruan, konten mengenai topik ini pun tidak jauh berkisar pada tiga jalur ketenagakerjaan yang sebelumnya sudah dibahas di atas. Akan tetapi, hal baru yang ditemukan yang menjadi pembahasan lebih lanjut di program ini adalah pentingnya fleksibilitas dalam kurun waktu pe-nerapan bimbingan karier dan vokasional bagi para IBK. Seperti yang sudah disebutkan, program ini ditujukan bagi para siswa di SMA dengan kisaran usia 16 hingga 19 tahun. Akan tetapi, rentang usia ini diperpan-jang menjadi sampai usia 25 tahun bagi para IBK. Artinya, para individu berkebutuhan khusus yang berusia 20 hingga 25 tahun masih diper-kenankan mendapatkan layanan bimbingan karier dan vokasional jika memang mereka masih membutuhkan. Pemanjangan rentang usia ini sesuai dengan prinsip SEND CoP 2015 yang memang diperuntukkan bagi usia 0 hingga 25 tahun.

2. Supported Internships

Salah satu dari ketiga jalur ketenagakerjaan, yaitu supported internships, memiliki panduan pelaksanaan yang lebih spesifik dibandingkan jalur ketenagakerjaan lainnya. Berbeda dengan kedua jalur sebelumnya, jalur ini diperuntukkan bagi mereka yang memiliki EHC plan, status atau label “special educational needs” dari sekolah maupun LEAs, ataupun Learning Difficulty Assessment, sejenis penilaian untuk mendeteksi kesulitan belajar, salah satunya disleksia. Jika dibandingkan dengan peserta magang (apprenticeships) atau peserta pelatihan (traineeships), jalur supported internships memang diperuntukkan bagi mereka yang memerlukan “support” atau dukungan yang lebih intensif. Selain itu, bentuk intervensi dalam jalur ini ditekankan kepada bentuk job-coachatau pelatih pekerjaan, disertai dengan pelatihan dan pembelajaran di lingkungan non-pekerjaan (lingkungan yang lebih luas).

Program ini berlangsung selama satu tahun yang dilanjutkan dengan penawaran pekerjaan (tak berbayar) selama minimal enam bulan. Jika ada kesempatannya, IBK dengan rute ini bisa melanjutkan ke program pekerjaan berbayar setelah menyelesaikan program supported internships.

Melalui pembekalan ketrampilan dan nilai-nilai (values), serta mem-bangun kepercayaan diri para individu di kategori ini, supported internships pada dasarnya bertujuan untuk memberikan pekerjaan ber-bayar (paid employment) kepada para pesertanya. Di samping itu, jika jalur ini berhasil, maka diharapkan terjadi juga perubahan paradigma di lapisan masyarakat. Misalnya, perubahan persepsi para pemberi lapang-an kerja yang membuka sudut pandangnya terhadap kemungkinan masuknya para IBK di bursa pekerjaan. Selain itu, pihak keluarga juga dapat lebih percaya bahwa anggota keluarganya yang memiliki kebutuhan khusus tersebut pada akhirnya bisa hidup secara lebih mandiri.

3. Guidance: Employing Disabled People and People with Health

Conditions (Department for Work and Pensions, 2017)

Institusi pemerintahan lainnya yang ikut terlibat dalam pendidikan kejuruan bagi para peserta didik berkebutuhan khusus adalah Department for Work and Pensions atau setara dengan Departemen Ketenagakerjaan di Indonesia. Berdasarkan pedoman dengan edisi terbarunya ini, Department for Work memiliki peran yang penting sebagai pihak yang menghubungkan para IBK sebagai calon tenaga kerja dengan lapangan kerja. Melalui pedoman ini, pemberi kerja atau employer pertama-tama diper-kenalkan dengan prinsip-prinsip positif dalam memperkerjakan IBK bagi perusahaan atau institusi mereka, seperti semakin beragamnya sumber daya manusia yang mereka miliki di lingkungan pekerjaan mereka. Selain itu, faktor keberagaman ini dapat juga berkontribusi untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada beragamnya klien atau penerima jasa masing-masing perusahaan. Inggris memang terkenal dengan keberagam-annya, baik keberagaman kebudayaan dan kebangsaan maupun individu.

Setelah itu, panduan ini menjelaskan bagaimana pentingnya aspek non-diskriminatif dalam memperkerjakan para IBK, seperti memberi upah yang lebih sedikit daripada yang seharusnya hanya karena disabilitas yang dimiliki pekerja tersebut. Kemudian, kementerian ini juga memberi penjelasan tentang bagaimana pihak employers dapat memfasilitasi ke-butuhan khusus yang dimiliki para calon pekerja sesuai dengan beberapa jenis disabilitas, seperti alat pendengaran bagi para tunarungu. Ke-menterian ini juga mengenali jenis disabilitas yang “tidak nampak” seperti spektrum autisme dan disleksia, serta bagaimana pekerja harus memer-hatikan kondisi khusus ini dalam memperkerjakan mereka yang tergolong dalam kategori ini. Jika diperlukan, employers dapat meminta bantuan finansial dari kementerian ini untuk melengkapi sarana fisik tempat bekerja.

Pendidikan Kejuruan di Latar Lapangan

Setelah dipaparkan berbagai pedoman utama maupun tambahan yang dikeluarkan dari berbagai kementerian atau instansi pemerintahan di Inggris, berikut gambaran mengenai apa yang terjadi di lapangan.

Disability Rights UK (2014) merangkum ketiga jalur ketenagakerjaan yang dibahas sebelumnya di atas secara komprehensif dalam Into Apprenticeships: The Guide for Disabled People. Laporan ini memberikan sejumlah studi kasus para IBK, masing-masing mengikuti jalur ketenaga-kerjaan yang berbeda. Sebagai contoh, seorang wanita dengan abnor-malitas pada retinanya, berinisial JF, membagi kisahnya ketika mengikuti program magang sebagai kasir di salah satu bank ternama di Inggris. Melalui sebuah organisasi nirlaba, JF mengikuti program pembekalan dengan pemberian materi seperti menulis curriculum vitae (CV), berlatih menghadapi wawancara seleksi pekerjaan, dan materi-materi jenis lainnya yang dapat mendukung kemampuan dirinya dalam menghadapi pekerjaan.

Berbeda dengan pria berinisial DJ yang mengikuti jalur supported internship. Melalui keterlibatan aktif dirinya, Ibu serta pembimbing karier di sekolahnya, DJ lolos seleksi yang membuatnya bisa mengikuti program tersebut di sebuah perusahaan mobil terkenal dari Jerman. Pria yang memiliki diagnosis disleksia ini berhasil mengikuti proses tersebut dengan baik, sehingga ia berhasil melanjutkan ke program magang atau apprenticeships.

Meskipun begitu, Office for Standards in Education, Children’s Services and Skills (Ofsted, 2015) sebagai salah satu lembaga yang menilai kualitas layanan pendidikan di Inggris masih menilai bahwa jalur ke-tenagakerjaan apprenticeships pada khususnya masih memiliki banyak hal yang perlu dievaluasi dan mendapatkan perhatian lebih. Dalam laporan ini, mereka menjabarkan bahwa kualitas kebijakan program magang masih terlalu bervariasi dan belum merata di seluruh provinsi atau county. Selain itu, Ofsted menilai bahwa keterlibatan pemberi pe-kerjaan atau employers, khususnya di sektor ekonomi kecil dan menengah, masih belum maksimal. Sementara itu, Ofsted menyimpulkan bahwa praktik terbaik sudah berjalan di industri teknis dan profesional, misalnya di sektor kendaraan bermotor dan perbengkelan.

Kesimpulan dan Pembelajaran

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa layanan pen-didikan inklusif masih memiliki status yang cukup ambigu dan kompleks, sehingga penentuan kebijakan untuk isu ini pun bukan merupakan hal yang mudah. Inggris memiliki beragam kebijakan dan panduan untuk pelaksanaan layanan pendidikan inklusif, khususnya dalam kaitannya dengan pendidikan kejuruan. SEND Code of Practice 2015 merupakan pedoman paling utama sebagai acuan segala jenis turunan panduan dalam memberikan layanan pendidikan para IBK. Dari pedoman ini, ter-dapat beragam panduan praktis lainnya yang dapat memudahkan sekolah-sekolah dan LEAs dalam menjalankan butir-butir yang diusung di SEND CoP 2015 tersebut. Namun, Ofsted masih menilai bahwa masih banyak aspek yang belum dipraktikkan secara maksimal dalam pemberi-an layanan apprenticeships di Inggris. Artinya, sudah banyak hal positif yang dapat dicontoh dari praktik pendidikan kejuruan bagi para IBK di Inggris. Namun, bukan berarti seluruh program tersebut sudah berjalan dengan ideal. Diperlukan kekritisan dalam mengevaluasi dan memper-timbangkan penerapan kebijakan serupa dengan konteks yang berbeda.

Setelah mendapatkan gambaran dan kesimpulan akan layanan pen-didikan kejuruan dalam latar inklusif, terdapat tiga butir saran atau reko-mendasi yang dapat disajikan pada tulisan ini. Adapun ketiga saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pedoman Lengkap dan Menyeluruh bagi IBK

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, di Inggris, SEND Code of Practice (DfE & DoH, 2015) edisi terbaru merupakan pedoman paling utama dan menyeluruh, serta bertindak sebagai landasan berbagai ke-bijakan atau panduan turunan lainnya. Di Indonesia sendiri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah mengeluarkan Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (2011) yang mencoba mengatur praktik pendidikan inklusif di lapangan. Akan tetapi, pedoman ini masih menggambarkan kondisi ideal di latar sekolah secara umum saja, belum spesifik ke bantuan yang dapat diberikan kepada para IBK sesuai dengan rentang usia mereka hingga dewasa. Bercermin dari Inggris, pedoman dengan memperhitungkan segala faktor, termasuk fakta bahwa para IBK akan meninggalkan bangku sekolah sehingga diperlukan juga kebijakan yang mengatur kemandirian mereka setelahnya.

2. Kerja Sama Antarkementerian dan Daerah

Kolaborasi menjadi kata kunci penting untuk mewujudkan kesuksesan beragam hal, tanpa terkecuali penerapan pendidikan kejuruan yang efektif untuk para IBK. Inggris membuktikan bawah untuk mengupayakan kondisi ideal tersebut, peran pembuat kebijakan setidaknya menjadi tanggung jawab tiga kementerian, yaitu Department for Education, Department of Health, serta Department for Work and Pensions. Di Indonesia sendiri, ke-terlibatan kementerian lain, khususnya Kementerian Kesehatan dan Kem-enterian Ketenagakerjaan, masih perlu didorong dan dioptimalkan.

Selain itu, dengan adanya kebijakan otonomi daerah di Indonesia, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah juga diperlukan dalam topik ini. Dengan adanya otonomi daerah, pihak pemerintah daerah me-miliki kekuasaan penuh dan peran yang sangat signifikan dalam tingkat implementasi suatu program. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah harus selalu dipastikan sinkron dan sejalan.

3. Turunan Pedoman yang Praktis dan Aplikatif

Setelah memiliki satu pedoman utama yang menjadi acuan, pedoman-pedoman hasil pengembangan lebih lanjut dari pedoman utama juga penting keberadaannya untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif, salah satunya dalam aspek pendidikan kejuruan. Inisiatif ini tidak terbatas menjadi tanggung jawab pihak pemerintahan saja tetapi juga instansi lainnya, seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau yayasan yang bergerak di isu disabilitas. Wujud konkret pedoman ini dapat berupa gambaran, rangkuman ataupun hasil riset terkait penerapan pendidikan kejuruan bagi IBK di ranah lapangan nyata. Selain itu, publikasi akan kisah sukses atau success story di beberapa wilayah yang mungkin sudah nyata adanya penting digencarkan untuk memotivasi wilayah lainnya dalam mencapai hal serupa.

Oleh Rinda S. Kurnia

Dalam Buku "Sistem Pendidikan Vokasi di Inggris"

Sumber: Sistem Pendidikan Vokasi di Inggris Oleh Kantor Atase Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) London 2018



Kontributor:

Thumb unnamed