Lembaga pendidikan memiliki peran besar untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi, serta memberi solusi bagi masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah. Dunia akademik memerlukan sinergi dengan entitas bisnis dan pemerintah untuk berpartisipasi menjalankan program pembangunan. Model sinergi tiga pihak yang meliputi penyelenggara pendidikan, dunia usaha dan pemerintah untuk meningkatkan dinamika dan kesinambungan ekonomi sering disebut sebagai triple helix.Ketiga unsur tersebut memiliki peran strategis untuk mengembang-kan kebijakan yang merupakan hasil interaksi antar elemen masyarakat, bukan kebijakan yang lahir semata-mata dari pemerintah.Triple helix dapat menciptakan peran swasta dan partisipasi masyarakat dalam transformasi pendidikan.

Peran swasta dalam penyediaan layanan publik, seperti penyediaan air dan transportasi, telah dilakukan sejak lama. Namun, keterlibatan swasta dalam aktivitas sosial seperti pendidikan merupakan hal baru. Pendanaan pendidikan oleh swasta menjadi tren paling signifikan di dunia keuangan publik dalam satu dekade terakhir (LaRocque, 2008).

Dalam pengelolaan pendidikan, pemerintah umumnya menghadapi dua tantangan. Di satu sisi harus memperluas akses pendidikan dan di sisi lain harus meningkatkan kualitas lulusan (LaRocque, 2008: p.6).

Pertama, pendidikan yang disediakan oleh institusi swasta umumnya mengalami perkembangan yang pesat karena kemudahan dan keberanian berinovasi. Namun, jangkauan pendidikan swasta masih terbatas di kota-kota besar. Sementara, pendidikan yang disediakan pemerintah, yang aksesnya lebih luas hingga ke area terpelosok, kualitasnya cenderung tertinggal dan lambat melakukan inovasi.

Kedua, di samping masalah kesenjangan akses pendidikan, juga terjadi kesenjangan antara lembaga pendidikan dan dunia usaha. Lulusan yang dihasilkan lembaga pendidikan seringkali kurang sesuai dengan tuntutan industri. Dampaknya, semakin banyak lulusan yang tidak ter-serap oleh bursa tenaga kerja.

Oleh karena itu, salah satu upaya pemerintah untuk memperluas akses dan kualitas pendidikan adalah dengan melakukan kerjasama dengan pihak swasta, yang sering disebut sebagai program Kemitraan Pemerintah Swasta (Public Private Partnership, PPP). Kemitraan antara pemerintah dan swasta diharapkan dapat memperbaiki kualitas pendidikan dan mengetahui keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia usaha (Gondinet & Gouchon, 2014: p.4). Program ini membuka kesempatan bagi swasta untuk berpartisipasi memperluas akses pendidikan dan sekaligus menjadi jembatan untuk mengurangi kesenjangan antara lembaga pendidikan dan dunia usaha.

Bab ini menyajikan konsep dasar dan implementasi program PPP, dengan mendeskripsikan contoh yang telah dilaksanakan di Inggris. Penulis membahas konsep dan bentuk program PPP di Inggris, khususnya untuk pendidikan vokasi. Setelah itu, penulis menjabarkan manfaat dan evaluasi atas program tersebut. Bab ini juga menyajikan kritik dan pel-ajaran yang dapat diambil dari rancangan dan implementasi PPP di Inggris untuk pengembangan PPP di Indonesia.

Konsep Public Private Partnership

PPP memiliki definisi yang beragam. Secara sempit, PPP dapat diartikan sebagai kesepakatan formal seperti penyediaan infrastruktur atau diarti-kan secara luas yang mencakup segala jenis kerjasama antara pihak pemerintah dan swasta (LaRocque, 2008: p.7). Menurut Komisi PPP Inggris (Commission on UK PPPs), PPP adalah ‘suatu hubungan berbagi risiko berdasarkan kesepakatan antara pihak pemerintah dan swasta (termasuk sukarelawan) untuk mendorong kebijakan publik yang diinginkan. Imple-mentasinya berupa hubungan jangka panjang dan fleksibel, yang dituang-kan dalam kontrak, untuk menyediakan layanan yang didanai publik’.

Secara umum PPP memiliki beberapa karakteristik, yaitu:

a. Bersifat formal

b. Merupakan hubungan jangka panjang bagi para pihak

c. Berfokus pada hasil

d. Ada unsur berbagi risiko bagi para pihak

e. Pihak swasta mencakup lembaga komersial dan sukarelawan

Pemerintah berperan dalam menentukan lingkup kerja sama; mem-buat prioritas, target, dan hasil; dan menyusun standar pengukuran kinerja bagi pengelola PPP. Sedangkan pihak swasta berperan dalam mencapai tujuan PPP, yaitu memberikan nilai tambah bagi pemerintah (LaRocque, 2008, p.8).

PPP berbeda dengan privatisasi. Menurut Wang (1999: p.6-7) privatisasi memiliki implikasi pemindahan kontrol secara permanen sebagai konse-kuensi atas transfer kepemilikan dari pemerintah ke swasta. Sementara, PPP bertujuan untuk mendorong perbaikan dalam pendanaan dan penyediaan layanan oleh pemerintah maupun swasta tanpa mengubah peran masing-masing. PPP lebih berfokus pada peningkatan kualitas layanan yang disediakan kedua pihak tersebut dengan menekankan pada aspek efisiensi, efektifitas, kualitas, pendanaan, dan pertanggungjawaban (Wang, 1999; LaRocque, 2008).

Jenis program PPP bidang pendidikan secara umum antara lain:

a. Pendanaan pendidikan

b. Penyelenggaraan pendidikan

c. Pengembangan kebijakan pendidikan

d. Dukungan kegiatan sekolah

e. Dukungan kegiatan siswa

Sementara itu, PPP dalam pendidikan vokasi memiliki karakteristik sebagai berikut:

a. Mekanisme pendidikan yang dijalankan dengan skema PPP mem-perkuat kapasitas dan kemampuan para pengajarnya. Hal ini ter-kait dengan kemampuan pedagogi para pengajar, baik pemula maupun yang sudah berpengalaman.

b. Lembaga pendidikan vokasi dan pihak swasta bersama-sama mengelola penawaran (supply) dan permintaan (demand). (Lihat Tabel 1).

Kedua pihak sama-sama terlibat dalam menentukan permintaan dan penawaran atas suatu kegiatan pendidikan vokasi.

c. Pelaksanaan program dilaksanakan berdasarkan prinsip kerja sama (partnership) dengan otonomi dalam hal keuangan dan kepegawaian yang melibatkan para pengambil keputusan (Gondinet & Gouchon, 2014: p.6).

Public Private Partnershipdi Inggris

Inggris merupakan negara yang memiliki nilai proyek PPP terbesar di Eropa untuk tahun 2012. Pemerintah Inggris menggunakan PPP untuk membiayai pembangunan banyak sektor: transportasi, pendidikan, kesehatan, dan kantor-kantor pemerintah (Hall, 2015: p.8-9). Menurut Vertakova dan Plotnikov (2014: p.28), sektor pendidikan di Inggris menempati urutan ketiga dalam implementasi PPP berdasarkan jumlah pembiaya-an. Jumlah pembiayaan proyek PPP di Inggris mengalami pertumbuhan yang stabil. Pada tahun 2003 berjumlah £373 juta, kemudian £ 575 juta (2004), £1.146 juta (2005), dan pada tahun 2008 berjumlah £2,076 juta (Deloitte, 2008). Dalam lima tahun tingkat pertumbuhannya melebihi 550%. Setelah tahun 2008 pembiayaan PPP di bidang pendidikan meng-alami penurunan akibat krisis keuangan dunia. Namun, penurunan ter-sebut tidak signifikan.

Peran swasta dalam menyediakan layanan dan pendanaan pendidikan semakin meningkat. Tren utama yang terjadi adalah berkembangnya bentuk-bentuk keterlibatan swasta dalam dunia pendidikan melalui program PPP (LaRocque, 2008, p.8). Skema yang dilakukan dalam program PPP umumnya mencakup dua model, yaitu:

1. Pemerintah melakukan kemitraan dengan swasta yang dituang-kan dalam kontrak kemitraan untuk menyediakan layanan pendidikan secara bersama-sama.

2. Pihak swasta terlibat secara langsung dalam pelayanan pendidik-an yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Tujuan program PPP tidak hanya pendidikan, namun dapat mencakup tujuan sosial dan ekonomi. Adanya program ini menunjukkan bahwa pelayanan pendidikan telah berubah dari model tradisional yang selalu harus disediakan pemerintah (LaRocque, 2008, p.8) menuju model baru yang lebih modern. Untuk pendidikan dasar dan menengah, program PPP dapat diklasifikasi menjadi 7 kategori sebagai berikut:

PPP memiliki peran yang penting dalam pendidikan vokasi di Inggris (Sharma, 2015: p.1). Tantangan utama PPP dalam pendidikan vokasi adalah menyusun skala pengukuran secara nasional yang dapat mendorong pengembangan keterampilan melalui pendidikan vokasi dan memenuhi kriteria yang diperlukan oleh dunia usaha. Secara umum, dalam program PPP, pengembangan keterampilan tidak terlalu diperhatikan. Dengan demikian, sangat penting untuk menjawab perbedaan (gap) keterampilan yang disediakan oleh lembaga pendidikan dan yang dibutuhkan oleh industri (Sharma, 2015: p.2).

Pendidikan vokasi yang baik adalah elemen dasar dalam ekonomi pembelajaran (learning economy) dan memiliki peran penting untuk me-numbuhkan inovasi suatu masyarakat (Heemskerk & Zeitlin, 2014: p.2). Agar efektif, pendidikan vokasi membutuhkan pengajar yang kompeten, infrastruktur yang memadai, sumber daya pendukung yang mencukupi, dan kurikulum yang relevan dengan dunia usaha. Apabila semua kebutuhan tersebut terpenuhi, maka para siswa akan dapat belajar dengan efektif. Lembaga pendidikan vokasi akan dapat menghasilkan lulusan dengan keterampilan kerja yang handal dan sesuai dengan kebutuhan industri. Dampaknya, tenaga kerja menjadi produktif dan berkontribusi dalam perekonomian negara. Pemerintah Inggris terus berupaya agar layanan pen-didikan vokasi yang disediakan oleh lembaga pendidikan di Inggris dapat ditingkatkan jumlahnya, baik untuk pengguna jasa di dalam negeri maupun luar negeri (AoC, 2012: p.4).

PPP dalam pendidikan vokasi memiliki ciri yang khas, karena dapat menjadi pendekatan yang komprehensif untuk semua aspek, seperti pendanaan, infrastruktur, kualitas, pelatihan pengajar, layanan dan evaluasi pendidikan vokasi (Sharma, 2015: p.2). Program ini memiliki peran penting untuk mengembangkan kualitas pendidikan vokasi karena memungkinkan komunikasi yang sering antara lembaga pendidikan dan perusahaan (Hawley, 2007: p.1). Pengembangan keterampilan di sekolah vokasi sangat memerlukan kolaborasi dan kerjasama (partnership) dengan dunia usaha, dengan dikoordinasi oleh pemerintah. Kolaborasi yang baik antara lembaga pendidikan vokasi dan dunia usaha telah menjadi kunci sukses pelaksanaan program partnership. Pelaksanaan program partnership tidak didorong oleh kepentingan pribadi masing-masing pihak, namun dilandasi oleh kesadaran untuk mencapai pertumbuhan industri dan pertumbuhan ekonomi yang harus dicapai secara bersama-sama oleh pemerintah dan swasta (Sharma, 2015: p.3).

Contoh pelaksanaan partnership adalah dengan menjalankan ‘dual’ program. Para siswa menempuh studi di sekolah vokasi, sekaligus melakukan praktik kerja di suatu perusahaan. Pihak swasta juga dapat berkontribusi untuk pengembangan program di sekolah vokasi, terutama jika mereka memiliki jaringan dengan perusahaan di luar negeri (Sharma, 2015: p.3).

Adanya proyek PPP di bidang pendidikan vokasi menambah kemampuan finansial bagi lembaga penyelenggara pendidikan tersebut untuk membiayai dan mengembangkan program pendidikan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, menciptakan sistem pendidikan berkelanjutan, menerapkan teknologi modern dalam proses pendidikan, membangun gedung dan infrastruktur, dan mengembangkan hubungan dengan komunitas bisnis. Program PPP memungkinkan perusahaan memperoleh keahlian baru, meningkatkan tanggung jawab sosial, mengoptimalkan perpajakan dan mendapatkan keuntungan strategis lainnya (Vertakova & Plotnikov, 2014: p.28).

Strategi pengembangan keterampilan diarahkan untuk mendorong pelaksanaan program PPP secara nasional. Program PPP harus dijalankan sesuai dengan kerangka atau kontak yang disepakati antara sekolah vokasi dan perusahaan. Baik pemerintah maupun swasta yang telibat dalam PPP harus dapat mengidentifikasi kelemahan program ini. Pihak swasta melakukan partnership dengan sekolah vokasi bukan untuk mencari keuntungan (profit) dari kegiatan pendidikan, melainkan untuk berkontribusi dalam pengembangan keterampilan. Hal ini memerlukan komitmen bersama secara nasional untuk menempatkan kepentingan strategis atas investasi pendidikan (Sharma, 2015: p.3). Contoh program PPP yang dilaksanakan pada pendidikan vokasi di Inggris dapat dilihat pada Tabel 3.

1. Program Akademi (Academies Programme)

Akademi yang dimaksud dalam program ini adalah sekolah independen yang didanai oleh masyarakat, yang menyediakan pendidikan bagi siswa umum. Sekolah tersebut didirikan dengan dana dari perusahaan, kelompok agama, atau kelompok sukarelawan melalui kerja sama dengan pemerintah pusat dan mitra pendidikan lokal. Pemerintah menyediakan sebagian belanja modal dan biaya operasional untuk sekolah tersebut.

Para sponsor memastikan bahwa sekolah tersebut direncanakan dengan matang dan dilengkapi dengan sarana yang memadai agar dapat menyediakan pendidikan dengan standar yang tinggi. Mereka juga memberi kontribusi yang signifikan untuk membiayai pembangunan gedung, dan pemerintah membiayai sisanya. Biaya operasional disediakan sepenuhnya oleh pemerintah. Sekolah dengan skema ini, pertama kali didirikan tahun 2002. Sampai tahun 2008, program ini telah mencakup 47 sekolah (LaRocque, 2008: p.17).

2. Program Pendanaan Swasta (Private Finance Initiative, PFI)

Menurut LaRocque (2008: p.28-29), program PFI telah diterapkan secara luas di Inggris. Program ini dimulai pada tahun 1992 oleh Pemerintah Konservatif dan kemudian didukung penuh oleh Partai Buruh sejak 1997. Pemerintah Inggris menggunakan model PFI hanya jika dianggap sesuai dan dapat memberi nilai tambah keuangan (value for money).

Melalui skema PFI, sebuah sekolah direncanakan, dibangun, dibiayai, dan dijalankan oleh konsorsium swasta melalui kontrak minimal 30 tahun. Setiap kontrak berbeda, sesuai dengan kesepakatan para pihak. Melalui skema Design-Build-Finance-Operate (DBFO), pihak swasta membangun dan mengoperasikan sebuah sekolah dalam jangka panjang sesuai dengan ketentuan pemerintah lokal atau kekhususan sekolah tersebut.

Konsorsium swasta tersebut mendapat alokasi dana dari pemerintah secara rutin, berdasarkan pencapaian target kinerja selama periode kontrak. Apabila pihak konsorsium tidak mencapai target, maka dana dari pemerintah akan dikurangi. Pada akhir masa kontrak, sekolah tersebut dikembalikan ke pemerintah.

Pada awalnya, program PFI berjalan lambat. Namun, seiring dengan perbaikan model program pada akhir 1990-an, pertumbuhannya semakin meningkat. Per Oktober 2007, Department for Children, Schools and Families telah menandatangani 115 kontrak PFI, dengan nilai berkisar£4,8 milyar. Selain itu, Pemerintah Skotlandia dan Wales telah menanda-tangani lebih dari 20 kontrak PFI. Departemen memperkirakan, pihaknya mewakili sekitar 19% dari kontrak PFI dan 8,5% dari nilai kontrak PFI.

Salah satu kontrak PFI terbesar adalah South Lanarkshire School dan Glasgow Schools di Skotlandia (masing-masing bernilai £394 juta dan £206 juta) dan Northamptonshire Schools (bernilai £191 juta) di England. Hasil kajian menyebutkan bahwa program PFI cenderung selesai tepat waktu dan sesuai anggaran, dibandingkan dengan program yang diselenggarakan secara tradisional (HM Treasury, 2003: p.43; LaRocque, 2008: p.28-29).

Di sektor pendidikan tinggi, partnership antara perguruan tinggi dan institusi bisnis di Inggris sangat erat kaitannya dengan perluasan fungsi pendidikan. Perguruan tinggi tidak hanya menyediakan pelatihan bagi ilmuwan dan melakukan penelitian, tetapi juga membantu pembentukan usaha kecil. Pemerintah mempromosikan partnership antara perguruan tinggi dan institusi bisnis dengan tujuan untuk menciptakan diversifikasi sumber pembiayaan pendidikan, mengembangkan potensi inovasi, dan meningkatkan daya saing negara. Pembangunan berkelanjutan yang dijalankan pemerintah Inggris memberikan prioritas pada peningkatan daya saing dan investasi di bidang pendidikan. Pemerintah dan swasta ber-sama-sama meningkatkan investasi dalam pendidikan melalui berbagai pendekatan (Vertakova dan Plotnikov, 2014).

Dalam beberapa tahun terakhir pemerintah Inggris telah mengurangi alokasi dana untuk penelitian di sektor swasta. Pemerintah lebih fokus untuk membiayai partnership antara perguruan tinggi dengan swasta. Akibatnya, di perguruan tinggi terjadi peningkatan jumlah peneliti yang bekerja berdasarkan kontrak dan peningkatan jumlah penelitian yang bersifat komersial untuk swasta. Perluasan bentuk partnership antara perguruan tinggi dan bisnis menjadi salah satu bidang inti dalam pem-bangunan dan menjadi bagian dari kebijakan modern untuk pembangun-an daerah di Inggris (Vertakova dan Plotnikov, 2014: p.29).

Contoh partnership dalam pendidikan di Inggris antara lain yang dilakukan oleh Faraday Communities, sebuah perkumpulan berbagai organisasi dan institusi, termasuk lembaga penelitian dan teknologi, universitas, lembaga profesional, asosiasi bisnis dan perusahaan. Mereka mengelola hubungan antara sains, teknologi dan bisnis, agar terjadi alih teknologi untuk meningkatkan daya saing industri Inggris.

Dana Inovasi Pendidikan Tinggi (Innovation Fund of Higher Education) memiliki peran penting dalam pembiayaan penelitian di perguruan tinggi. Dengan adanya dana ini, perguruan tinggi dapat mendirikan kantor untuk mengelola partnership dengan swasta, melakukan alih teknologi, melakukan analisis pasar atas penelitian, menyediakan jasa konsultasi dan pendidikan bagi perusahaan, membentuk badan usaha independen, dan memberikan pelatihan kewirausahaan dan kerja berbayar (paid internship) bagi mahasiswa. Di samping itu, ada pula skema pendanaan lain yang disebut Government’s University Challenge Seed Fund Scheme. Skema ini bertujuan mengurangi kesenjangan kemampuan keuangan antar-universitas. Dana ini membantu perubahan hasil penelitian menjadi proyek bisnis (Vertakova dan Plotnikov, 2014).

Manfaat, Evaluasi, dan Kritik

Ada beberapa pertimbangan mengapa pemerintah memilih model PPP untuk mencapai tujuan program pemerintah di bidang pendidikan. Beberapa manfaat program PPP antara lain:

1) Meningkatkan sumber keuangan untuk sektor pendidikan. Program filantropi swasta memiliki keunggulan dari segi fleksibilitas dana dibanding pendanaan pemerintah, yang lebih banyak teralokasi untuk gaji guru, khususnya di negara berkembang.

2) Menambah kapasitas sekolah negeri yang masih terbatas untuk menye-rap pertumbuhan jumlah anak-anak, sehingga dapat memperluas akses pendidikan dan mengurangi jumlah siswa per kelas di sekolah negeri.

3) Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan inovasi pihak swasta baik itu pedagogi, teknis, atau manajerial yang mungkin tidak tersedia di sektor pendidikan.

4) Memungkinkan Kementerian Pendidikan untuk fokus pada fungsi utama, seperti perencanaan dan kebijakan untuk pengembangan kurikulum, dan penjaminan mutu. Untuk hal-hal tersebut, pemerintah memiliki kemampuan dan keunggulan dibanding swasta.

5) Memungkinkan inovasi yang lebih maju dalam layanan pendidikan dengan menitikberatkan pada output dan outcome yang diharapkan dari suatu lembaga pendidikan, daripada membuat rincian mengenai bagaimana mencapai outcome tersebut.

6) Memungkinkan pemerintah untuk menghindari peraturan kepegawaian yang rumit dan ketentuan upah minimum yang membatasi pemerintah untuk marekrut tenaga profesional untuk mengelola pendidikan sesuai dengan standar yang ditentukan.

7) Mengenalkan jangka waktu yang lebih lama dalam kerjasama pemerintah swasta dan kesamaan minat antara pemerintah dan swasta.

8) Mengurangi politisasi pendidikan dan mengurangi tingkat korupsi di dunia pendidikan.

9) Menjadikan biaya layanan lebih transparan dengan menggunakan kontrak yang jelas dan mekanisme penghitungan biaya yang lebih baik.

10) Mempertajam iklim kompetisi di sektor pendidikan, sehingga menghasilkan efisiensi dan mendorong inovasi yang lebih luas dalam penyelenggaraan layanan pendidikan (LaRocque, 2008).

Penjaminan mutu program PPP dilakukan melalui penilaian terhadap pencapaian kinerja program menggunakan indikator kinerja. Cakupan indikator kinerja meliputi target peserta, jenis program pendidikan, skema pendanaan, dan jangkauan lokasi. Indikator kinerja PPP antara lain sebagai berikut:

a. Target peserta

Peserta dikategorikan berdasarkan status (siswa, pengajar, dan mana-jemen sekolah).

b. Jenis program pendidikan

Program pendidikan yang diselenggarakan dapat meliputi pendidikan keterampilan, workshop, dan pelatihan kerja/magang)

c. Skema pendanaan

Skema pendanaan meliputi model donatur, dana komunitas, dan kepemilikan bersama.

d. Jangkauan lokasi

Lokasi dapat dibedakan menjadi perkotaan, pedesaan, dan pelosok. Pemerintah Inggris telah melakukan berbagai upaya evaluasi atas pelaksanaan program PPP. Program Public Finance Initiative (PFI) dalam bentuk School Infrastructur Partnership telah dievaluasi oleh Perbendaharaan (Treasury) dan Badan Audit Nasional (National Audit Office, NAO). Treasury melakukan studi atas 61 proyek PFI , sedangkan NAO mengevaluasi 37 proyek PFI. Menurut hasil studi kedua lembaga tersebut, PFI telah sukses membangun infrastruktur sekolah secara tepat waktu dan dari sisi pembiayaan lebih efisien dibandingkan dengan proyek yang tidak dilaksanakan dengan model PFI (LaRocque, 2008).

Contohnya, 76% proyek PFI yang dievaluasi oleh Treasury dan 88%proyek PFI yang dievaluasi oleh NAO telah dilaksanakan tepat waktu. Sementara, proyek yang tidak dilaksanakan dengan model PFI hanya 30%yang tepat waktu. Dalam hal biaya, 80% proyek PFI yang dievaluasi oleh Treasury dan 79% proyek PFI yang dievaluasi oleh NAO dilaksanakan sesuai anggaran yang ditetapkan. Sedangkan proyek yang tidak di-laksanakan dengan model PFI hanya 27% yang sesuai anggaran.

Kinerja program PPP sulit dievaluasi karena durasinya yang mencakup jangka panjang (LaRocque, 2008: p.36). Namun, beberapa hasil evaluasi menunjukkan bahwa proyek-proyek PFI telah berjalan sesuai harapan. Contohnya, studi yang dilakukan oleh Treasury pada tahun 2003 menunjukkan bahwa 76% kinerja pihak swasta masuk dalam kategori ‘sesuai harapan’ atau ‘lebih baik’. Hasil evaluasi oleh NAO pada tahun 2001 menyatakan bahwa 81% otoritas publik yang diwawancarai menyatakan proyek PFI ‘memuaskan’ (HM Treasury, 2003: p.4).

Hasil kajian Treasury juga menunjukkan bahwa proses pengadaan/pelelangan proyek PFI dilaksanakan dengan lebih baik. Setiap proyek PFI rata-rata diminati oleh 4 kontraktor. Secara umum, pemilihan kontraktor didasarkan pada harga dan rancangan (design) yang diajukan. Proses pengadaan/pelelangan rata-rata memerlukan waktu 23 bulan untuk pembangunan sekolah, dan 15-25 bulan untuk bidang lainnya.

Pemerintah Inggris telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan keterlibatan swasta dalam program PPP. Namun demikian, ada yang berpendapat bahwa mekanisme PPP terlalu mahal dan tidak efisien untuk mendanai pelayanan publik. PPP merupakan sarana untuk menyembunyikan utang pemerintah dan hanya menguntungkan bagi pihak swasta (Hall, 2015: p.3).

Program ini juga mendapat beberapa kritik (LaRocque, 2008: p.31). Pertama, program ini menunjukkan bahwa pemerintah telah kehilangan kendali atas sektor pendidikan yang berdampak pada penurunan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat. PPP juga dianggap sebagai langkah pertama menuju privatisasi pendidikan.

Kedua, PPP mencakup banyak hal yang perlu diatur dalam kebijakan pemerintah, terutama yang terkait dengan kontrak dan keuangan. Kontrak yang tidak disusun dengan baik dapat menimbulkan risiko keuangan bagi pemerintah. Penyusunan kebijakan pemerintah dan pemilihan mitra partnership dapat memakan waktu yang cukup lama, khususnya bagi pemerintah yang tidak terbiasa melakukan kontrak berbasis output dengan pihak swasta.

Ketiga, pengawasan atas pelaksanaan PPP juga memerlukan biaya yang tidak sedikit. Hal ini terutama terkait dengan ketepatan waktu, hak atas bangunan, dan penyelesaian masalah lainnya. Pemerintah perlu memiliki keahlian dalam hal penyusunan kontrak dan pengawasan program.

Kesimpulan dan Pembelajaran

Program PPP merupakan jawaban atas tantangan yang dihadapi dunia pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan memperluas akses bagi seluruh warga negara. PPP mencakup berbagai jenjang pendidikan, mulai pendidikan dasar dan menengah, sampai pendidikan tinggi, termasuk di dalamnya untuk pendidikan vokasi.

Program PPP sangat penting untuk diimplementasikan pada pendidikan vokasi di Indonesia, mengingat kapasitas pemerintah untuk menyediakan infrastruktur pendidikan masih terbatas. Di samping itu, dunia usaha dan industri memiliki kebutuhan yang tinggi atas lulusan yang memahami praktik kerja dan memiliki keterampilan khusus. Program PPP dapat menjadi jembatan untuk menyatukan pandangan dan mengidentifikasi kesesuaian metode pembelajaran agar peserta didik memperoleh keterampilan secara maksimal. Dunia usaha dan industri diharapkan dapat berpartisipasi dalam menyediakan lapangan kerja yang selaras dengan kompetensi siswa.

PPP ditujukan untuk menjawab kebutuhan akan integrasi sosial di negara-negara yang sedang mengalami pertumbuhan penduduk yang cepat, mendukung peningkatan keunggulan dunia usaha dan pertumbuhan nasional (Gondinet & Gouchon, 2014: p.5). Program ini umumnya ditargetkan untuk wilayah-wilayah yang belum terjangkau pendidikan vokasi atau telah tersedia pendidikan vokasi namun belum memiliki partnership dengan dunia usaha dan industri. PPP tidak bisa mengatasi semua permasalahan yang terjadi pada pendidikan vokasi (LaRocque, 2008: p.50). Namun demikian, jika dijalankan dengan baik, akan sangat berguna untuk mencapai tujuan pendidikan vokasi.

Program revitalisasi pendidikan vokasi (khususnya SMK) yang dijalankan pemerintah Indonesia antara lain dilakukan melalui program PPP dengan melibatkan Dunia Usaha dan Industri (DUDI). Secara umum, pelaksanaan program PPP untuk pendidikan vokasi di Indonesia mencakup dua bidang inti yaitu pengembangan lembaga/infrastruktur sekolah, dan pelibatan DUDI. Pertama, program partnership untuk pengembangan lembaga/infrastruktur. Program ini merupakan kerja sama dengan Peme-rintah Daerah dan industri untuk membangun infrastruktur pendidikan vokasi. Sampai tahun 2020, pemerintah memiliki target untuk membangun 400 SMK baru dan 16.000 ruang kelas baru untuk menampung tambahan 850 ribu siswa baru (Kemendikbud, 2016a). Program ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Persiapan

Meliputi pemetaan kebutuhan daerah, penguatan juknis pendirian Unit Sekolah Baru (USB), sosialisasi tentang program USB SMK, dan pengumpulan dan verifikasi proposal USB.

b. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program pengembangan lembaga/infrastruktur ini dilakukan beberapa kegiatan pendukung yaitu bimbingan teknis bagi calon USB dan sosialisasi hasil pembangunan USB.

c. Tindak Lanjut

Tindak lanjut setelah pelaksanaan program ini mencakup penyampai-an edaran hasil menerimaan siswa baru di USB dan pendataan USB yang sudah menerima siswa baru (Kemendikbud, 2016a).

Kedua, program pelibatan DUDI. Program PPP ini adalah kerjasama antara Kemendikbud, Kementerian Negara BUMN, Pemerintah Daerah, Kementerian Perindustrian, dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN). Pemerintah memiliki target untuk melibatkan DUDI pada 1.650 SMK rujukan (sampai tahun 2020) dalam melaksanakan pendidikan vokasi sistem ganda, dimana siswa belajar 30% materi di sekolah dan 70% praktik dan pendidikan karakter di DUDI (Kemendikbud, 2016a). Program ini dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Pendataan

Meliputi pendataan industri di Kawasan Industri Indonesia, industri di Kawasan Ekonomi Khusus, industri mitra SMK (85.000 industri), industri paling komit mendukung SMK (300 industri), dan SMK paling maju dalam dual system (300 SMK).

b. Persiapan

Mencakup penyusunan Panduan Kerjasama industri dan SMK dalam melaksanakan dual sistem, program penghargaan bagi 300 industri pendukung utama dual system, dan program pelatihan 85.000 instruktur industri.

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan program PPP dikoordinasikan melalui Kemdikbud, yang mencakup kegiatan workshop program partnership SMK-Industri, penghargaan 300 industri dan 300 SMK, dan pelatihan instruktur industri.

d. Tindak Lanjut

Tindak lanjut program PPP dilakukan melalui penetapan 250 SMK 4 tahun, program rekruitmen awal 100.000 lulusan, dan promosi profil lulusan pada 1000 industri (Kemendikbud, 2016a).

Contoh program PPP yang dilakukan di Indonesia dalam pengem-bangan pendidikan vokasi dapat dilihat pada Tabel 4.

Berdasarkan pengalaman implementasi di Inggris untuk program partnership pengembangan lembaga/infrastruktur sekolah, beberapa rekomendasi bagi Indonesia antara lain sebagai berikut:

a. Kerangka regulasi

PPP harus memiliki landasan hukum yang kuat. Beberapa hal yang memerlukan kejelasan regulasi antara lain: (1) persyaratan pihak swasta yang dapat terlibat; (2) status para pegawai; (3) status kepemilikan lahan/tanah; (4) informasi yang harus disediakan untuk umum; (5) sistem penjaminan mutu; dan (6) sistem pengawasan kinerja.

Di sisi lain, pihak swasta juga harus mendapatkan kepastian untuk hal-hal sebagai berikut: (1) mekanisme pencegahan korupsi; (2) pengurangan regulasi yang terlalu rigid dan berlebihan; (3) independensi dalam pelaksanaan kontrak; dan (4) kebijakan dan insentif yang akan mendorong keterlibatan swasta.

b. Pemisahan fungsi di Otoritas pendidikan

Kementerian Pendidikan atau Dinas pendidikan sebaiknya memisahkan fungsi/unit yang menjalankan layanan dan regulasi pendidikan dan fungsi/unit yang menjalankan kontrak PPP (sebagai pembeli layanan). Pemisahan fungsi ini perlu dilakukan agar keputusan untuk menjalankan kontrak PPP menjadi netral. Jika kedua fungsi tersebut tidak dipisahkan, maka dapat terjadi konflik kepentingan, dimana otoritas pendidikan menganggap program PPP sebagai saingan.

c. Pengetahuan dalam Penyusunan Kontrak

Penyusunan kontrak merupakan salah satu kunci sukses dalam program PPP. Otoritas yang menyusun dan menjalankan kontrak harus memiliki pengetahuan dan fasilitas yang memadai. Pertama, mereka harus memiliki sistem informasi keuangan yang baik. Kedua, menugaskan pegawai yang memiliki keahlian dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan kontrak. Ketiga, tersedianya sistem yang baik untuk pembayaran dan pengawasan kecurangan.

d. Pemilihan mitra secara transparan

Pemilihan mitra untuk PPP harus dilakukan secara transparan dan kompetitif. Penawaran harus diberikan kepada semua pihak swasta yang memenuhi syarat. Semua informasi pelelangan harus dipublikasikan.

e. Penjaminan mutu dan pemantauan

Pelaksanaan kontrak PPP harus dibarengi dengan penjaminan mutu dan pengawasan kinerja yang independen. Sistem penjaminan mutu harus dapat memastikan bahwa pendidikan dijalankan dengan standar yang tinggi, perbaikan berkelanjutan, dan hasil yang memuaskan.

f. Mekanisme pengukuran kinerja

Mekanisme pengukuran kinerja diperlukan untuk memastikan bahwa program PPP dijalankan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Hal ini penting sebagai dasar pembayaran dan pemberian insentif kepada pihak swasta sebagai kontraktor. Sehingga, harus disusun indikator kinerja secara jelas, spesifik, dan komprehensif.

g. Strategi komunikasi

Program PPP harus diinformasikan kepada masyarakat melalui berbagai media. Hal ini penting agar masyarakat mengetahui kelemahan dan kelebihannya, dan dapat memberikan masukan. Komunikasi yang efektif juga dapat mendorong pihak swasta lainnya untuk turut serta berpartisipasi dalam program PPP (LaRocque, 2008).

Oleh Budi Waluyo

Dalam Buku "Sistem Pendidikan Vokasi di Inggris"


Sumber: Sistem Pendidikan Vokasi di Inggris Oleh Kantor Atase Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) London 2018



Kontributor:

Thumb unnamed