Ketika menempuh S2 tahun 1985-1987 saya mempelajari dengan sungguh-sungguh perdebatan dua mazab perencanaan pendidikan (kalau boleh disebut begitu), yang biasa disebut dengan Man Power Planning dan Human Development Approach. Perdebatan yang tidak berujung, karena keduanya me miliki asumsi dan titik tolak yang berbeda. Setelah 30 tahun kemudian, ketika saya mengikuti International Vocational Education and Training (VET) Conference di Bremen Jerman, 2-4 September 2015, dua aliran itu masih terasa sangat kental.

Menurut aliran man power planning, pendidikan diarahkan untuk mendukung pembangunan suatu bangsa, denganasumsi dasar, orang (individu) itu bagian dari suatu masyarakat dan bangsa. Oleh sebab itu pendidikan harus membekali anak-anak muda agar pada saatnya nanti dapat berperan aktif dalam proses pembangunan masyarakat dan bangsanya. Jabaran selanjutnya, jenis pendidikan dan tingkatannya harus didasarkan atas prediksi atau arah pembangunan bangsanya. Negara-negara Eropa kontinental merupakan negara-negara yang menganut paham itu, walaupun ada yang sangat ketat ada pula yang longgar.

Untuk mendukung pola itu dan sekaligus untuk mengupayakan agar seseorang dapat menempuh pendidikan yang sesuai dengan minat dan bakatnya, maka bimbingan dan konseling menjadi sangat penting. Sejak awal anak-anak sudah diarahkan untuk mengikuti alur pendidikan yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Jalur pendidikan juga sudah disesuaikan dengan lapangan kerja yang tersedia. Harapannya, setiap orang akan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan minatnya, dan pekerjaan itu memang merupakan bagian dari pembangunan negara.

Negara yang menganut paham ini biasanya memiliki pendidikan kejuruan (lebih luas dari sekolah kejuruan) atau yang biasa disebut dengan VET atau TVET (Technical and Vocational Education and Training) yang kokoh. Jerman dan Swiss merupakan dua negara contoh. Lebih longgar sedikit, misalnya Belanda dan negara-negara sekitarnya.

Di lain pihak, human development approach bertolak dari pandangan bahwa pendidikan itu bertujuan untuk mengembangkan potensi seseorang dan tidak terkait langsung dengan pekerjaan. Sementara setiap orang memiliki hak untuk menentukan jalan hidupnya sendiri dan tidak ada orang lain yang memaksanya. Oleh karena itu, jenis dan tingkatan pendidikan tidak dikaitan dengan pembangunan suatu bangsa, katakanlah perkembangan industri, tetapi dengan ilmu pengetahuan yang diyakini menjadi bekal utama seseorang dalam mengembangkan diri.

Derivasi dari paham itu, setiap orang boleh memilih jenis dan jenjang pendidikan apa saja, sesuai dengan keinginannya. Orang juga boleh zig-zag dalam menempuh pendidikan, misalnya S1 Biologi tetapi melanjutkan ke S2 Teknik. Yang membatasi hanyalah kemampuan untuk menempuh pendidikan itu. Dengan pembatasan itu, orang akan ditanya apakah Anda mampu secara akademik dan secara finansial menempuh suatu jalur dan jenjang pendidikan?

Negara yang paling mencolok mengikuti aliran itu adalah Amerika Serikat yang sebenarnya diwarisi dari Inggris. Demikian pula Australia. Oleh karena itu, di Amerika Serikat dan Australia istilah VET atau TVET tidak banyak dikenal. Amerika menggunakan istilah CTE (Career and Technical Education) dan Australia menggunakan istilah TAFE (Technical and Futher Education).

Amerika Serikat tidak memiliki SMK, namun setiap siswa SMA akan menempuh CTE sebagai mata pelajaran yang dapat ditempuh di sekolahnya sendiri atau di Training Center. Di tingkat universitas juga dikenal Community College yang seringkali menyediakan program pelatihan keterampilan untuk bekerja.

Setahu saya TAFE di Australia merupakan “warung padang” pendidikan, karena menyediakan pelatihan pendek yang hanya untuk beberapa bulan, misalnya untuk hair dresser (potong rambut) sampai setara S1 atau bahkan beberapa TAFE punya S2. Tentu S1 dan S2-nya mirip dengan politeknik di Indonesia.

Yang mengherankan dan sekaligus perlu kita pelajari, orang-orang di negara yang menganut paham man power planning maupun human development approach, menghargai pekerjaan yang sifatnya keterampilan dan juga menghargai pendidikan kejuruan (TVET/VET/CTE/TAFE). Mereka tidak merasa rendah diri jika menempuh pendidikan di jalur itu dan juga tidak merasa rendah diri jika bekerja di sektor keterampilan atau sering disebut dengan blue collar worker.

Mungkin karena gaji pekerja seperti itu cukup tinggi dan konon lebih tinggi dibanding white collar worker yang rendahan. Juga karena untuk mengerjakan suatu pekerjaan keterampilan seseorang harus memiliki sertifikat. Misalnya tukang batu, tulang pasang pipa air, tukang cat harus memiliki sertifikat. Tanpa sertifikat, seseorang tidak boleh mengerjakan, walupun untuk rumahnya sendiri. Konon jika memaksa mengerjakan dan tidak ketahuan aparat, nanti akan menjadi masalah jika kebakaran atau sejenisnya.

Bagaimana dengan Indonesia? Seingat saya, sampai tahun 1970-an Indonesia lebih dekat dengan man power planning. Mungkin mewarisi dari era penjajahan Belanda. Waktu itu, kita punya STN, SMEP, SKKP, SKN dan seterus-nya. Saya tidak tahu, bagaimana penghargaan masyarakat terhadap sekolah kejuruan dibandingkan dengan sekolah umum (SMP/SMA). Saya juga tidak tahu apakah sertifikat keterampilan dipersyaratkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu.

Sejak tahun 1970-an akhir, tampaknya kita mulai bergeser ke human development approach. Konon waktu itu banyak ahli pendidikan/cendekiawan yang menempuh pen didikan lanjut di Amerika Serikat dan ketika pulang membawa paham baru. Saya lupa kapan pastinya, tetapi sekolah kejuruan pada jenjang SMP dihapus dan di SMA di rintis program A dan B. Dirintis Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP) mirip dengan comprehensive school di Amerika Serikat. Pada jenjang SMA di PPSP, dibuka program A1. A2, A3, dan B. Program B sebenarnya mirip program vokasi. Oleh karena itu di PPSP disediakan bengkel yang cukup lengkap. Sayangnya program B di PPSP tidak diminati. Konon siswa PPSP kelas 9 yang naik ke kelas 10 Program B, keluar dan pindah ke SMA umum.

Tampaknya saat itu, dan masih terasa sampai saat ini, SMK itu dianggap “kelas rendah”. Bahkan ada joke SMA itu sekolah menengah untuk anak, sementara SMK itu sekolah menengah untuk keponakan. Konon tidak banyak putra-pu-tri guru SMK yang masuk SMK, dan memilih masuk SMA. Mengapa SMK kurang dihargai? Jujur saya tidak tahu, mungkin teman-teman sosio-logi yang lebih mengerti. Apa karena lapangan pekerjaan terbatas, sehingga banyak lu-lusan SMK menganggur yang proporsinya konon lebih ba-nyak lulusan SMA? Atau karena untuk memasuki jenis pekerjaan tertentu tidak dipersyaratkan sertifikat, sehingga lulusan SMK harus bersaing secara bebas dan kemudian banyak yang kalah? Atau karena pola pendidikan di SMK serta fasilitasnya sangat minimal, sehingga kompetensi lulusannya tidak bagus? Atau karena industri di Indonesia tidak memerlukan tenaga kerja dengan skill tinggi, sehingga tidak perlu pelatihan setingkat SMK? Atau? Atau?

Serangkaian pertanyaan yang memerlukan perenungan, pemikiran, bahkan riset yang cukup dalam. Hal itu diperlu kan agar kita memiliki desain pendidikan yang jelas, efektif, dan efisien. Lebih dari itu, pemegang kebijakan pendidikan sebaiknya tidak latah mengubah ini dan itu tanpa argumen yang kokoh. Laporan penelitian Daniel Suryadarma yang kemudian menjadi laporan Bank Dunia dengan judul The Value of Vocational Education: An Indonesia Case, layak untuk dibaca. Semoga.

Oleh Muchlas Samani

Dalam buku “Semua dihandle Google, Tugas Sekolah Apa?”



Kontributor:

Thumb unnamed