Saya mendapat undangan menghadiri acara Semiloka Pencegahan Korupsi yang dilaksanakan oleh Pemprov Jatim bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tempatnya di Gedung Grahadi Surabaya. Kegiatan pada 2 Oktober 2013 itu berlangsung biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa. Dibuka oleh Sekda Provinsi Jatim, diteruskan sambutan dari BPKP Jakarta dan KPK. Presentasi dari BPKP Jatim tentang hasil pemeriksaan di Jatim diteruskan dengan tang-gapan oleh beberapa instansi dan Walikota Surabaya.

Yang justru menarik adalah sambutan yang disampaikan oleh Pak Suwarsono, Penasihat KPK. Sebuah sambutan yang boleh dikata ringan-ringan saja, tetapi justru menyen tak dan menyentuh. Misalnya, beliau bercerita suatu saat bertanya kepada sekretarisnya, berapa nomor faksimile di kantor KPK. Sekretarisnya balik ber tanya, “Untuk apa Bapak ber tanya nomor faks?” Dijawab, kalau keluarganya di Yogyakarta akan mengirim faks tiket untuk perjalanan pulang. Pak Warsono kaget, ketika sekretarisnya meminta mengurungkan niat itu. Faks kantor untuk keperluan di-nas dan tidak boleh digunakan untuk keperluan pribadi. Walaupun hanya selembar.

Cerita kedua, beliau ke kantor naik ojek. Rumah tinggal Pak Warsono masih di Yogya sedang di Jakarta dirinya hanya kos. Karena jarak dari rumah ke kantor dekat, maka dengan naik ojek perjalanan dapat ditempuh hanya sekitar 5 menit. Biasanya di tengah jalan dia minta berhenti, untuk membeli nasi bungkus untuk dibuat sarapan di kantor. Walaupun kedudukannya sebagai penasihat KPK, tetapi Pak Warsono ke kantor naik ojek dan sarapan nasi bungkus. Cerita ketiga, saat dirinya bertugas ke Bandung dan diantar dengan mobil dinas pulang-pergi. Saat pulang, Pak Warsono diantar sampai kantor dan setelah itu pulang dari kantor naik ojek atau jalan kaki. Kenapa mobil tidak mengantar sampai tempat kos? Karena dari kantor ke tempat kos itu urusan pribadi, jadi tidak boleh menggunakan mobil dinas.

Cerita ke empat, ketika beliau bertugas ke Purwokerto. Beliau sudah tahu kalau tidak boleh mampir pulang ke Yogyakarta, karena itu hari kerja dan biaya ke Purwokerto dibiayai oleh kantor. OLeh karena itu Pak Warsono ber tanya kepada stafnya bolehkah Bu Warsono nyusul ke Purwokerto? Jawaban stafnya tidak boleh, karena hotel tempat menginap itu dibiayai oleh kantor untuk Pak Warsono yang sedang dinas.

Mendengar cerita itu, Kyai Abdussomad Buchori, Ketua MUI Jatim yang duduk di sebelah saya nyeletuk. Itulah sama dengan yang dicontohkan Khalifah Umar. Suatu saat pintu ruangan Khalifah Umar diketuk dan ternyata yang datang anaknya. Khalifah bertanya, anaknya datang untuk keperluan negara atau keluarga. Anaknya menjawab untuk keperluan keluarga. Maka lampu di ruang kerja Khalifah dimatikan, karena minyak lampu itu dari negara. Dan urusan keluarga tidak boleh menggunakan biaya negara.

Walaupun disampaikan secara santai dan tentang hal-hal yang tampak sederhana, cerita tersebut rasanya menyentak. Saya sulit membayangkan dapat memisahkan secara tegas, mana urusan kantor mana urusan pribadi dan keluarga seperti itu. Mobil tidak boleh mampir mengantar ke rumah yang jaraknya hanya lima menit dari kantor KPK. Tidak boleh ada orang lain yang ikut menempati kamar hotel, walaupun itu Bu Warsono. Faksimile satu lembarpun tidak boleh, padahal itu untuk tiket pulang ke Yogyakarta. Memang saya pernah mendengar orang yang sudah menerapkan pola seperti itu, yaitu Prof Mahmud Zaki. Ketika beliau menjadi Rektor ITS, kalau bekerja sampai sore dan yang dikerjakan adalah urusan pribadi, maka AC ruangan dimatikan. Konon Ibu Zaki tidak boleh naik mobil dinas, sehingga pernah jatuh dari angkot.

Apa yang dilakukan oleh Prof Mahmud Zaki (atas kehendak sendiri dan mungkin diilhami oleh Khalifah Umar) ternyata dapat dijadikan kode etik di KPK. Sungguh kebijakan bagus yang patut diberi penghargaan. Walaupun saya yakin tidak mudah menerapkan. Juga tidak mudah bagi pejabat dan karyawan KPK untuk melaksanakannya.

Kami sudah tahu kalau “orang KPK” tidak mau disuguhi, tidak mau dijemput, atau diantar saat datang ke suatu in stansi. Unesa beberapa kali mengundang dan mendapat tamu dari KPK. Abdullah Hehamahuwa (saat itu sebagai Penasihat KPK) pernah hadir dalam acara pembukaan PKKMB. Mas Dedi dan Mas Rian dari KPK juga beberapa kali ke Unesa dalam kaitan Pendidikan Anti Korupsi bagi mahasiswa baru. Namun informasi Pak Suwarsono tetap saja menyentak.

Ada teman komentar, KPK dapat menerapkan itu karena gajinya besar. Saya setuju untuk dapat menerapkan ke bijakan seperti itu, gaji harus cukup. Namun gaji cukup belum tentu dapat menerapkan. Jadi gaji cukup merupakan syarat perlu tetapi belum merupakan syarat cukup. Syarat cukupnya adalah tekad yang kuat. Semoga kode etik KPK menjadi teladan bagi kita semua.

Oleh Muchlas Samani

Dalam buku “Semua dihandle Google, Tugas Sekolah Apa?”



Kontributor:

Thumb unnamed